Intervensi China Terhadap Pembukuan Kantor Perwakilan Diplomatik Taiwan Di Ne…

Menurut Montevideo Convention, Negara harus memiliki pemerintahan, memiliki wilayah yang ditetapkan, memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain, dan memiliki populasi yang permanen. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan pembukaan kantor perwakilan diplomatik di suatu negara dan bagaimana Tindakan intervensi China terhadap pembukaan kantor diplomatik perwakil…

Pemasangan Aliran Listrik Pada Lahan Pribadi (Tinjauan Terhadap Putusan Nomor…

Didalam hukum pidana, kesengajaan (dolus) adalah keinginan dan pemahaman bahwa suatu tindakan dan akibatnya terjadi, sedangkan kelalaian (culpa) adalah ketidaksengajaan di mana kehati-hatian diperlukan dari setiap orang. Kelalaian yang berakibat pada kematian diatur didalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara limitatif berbunyi : “Barang siapa karena kesal…

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pembuatan Konten Porno…

Kemajuan teknologi informasi bermula dari revolusi industri merupakan pengimplementasian ide manusia secara terbuka sehihngga dapat berekspresi dan berkreatfitas, hingga menemukan ruang perjumpaan lain atau biasa disebut dunia maya yang didasari atas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi …

Anak Sebagai Enemy Combatant Dalam Hukum Humaniter

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.383 UKT a

Penuntutan Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum Direvisi UU No. 7 Tahun 2017

Pasal 1(1) Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) menyatakan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Negara, Presiden . dan Wakil Presiden serta untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Repub…

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisi…

Kekerasan adalah tindakan melukai fisik seseorang baik disengaja ataupun tidak. Kekerasan adalah kata yang biasa diterjemahkan dari violence, yang dalam bahasa asing disebut violentia.Violence erat berkaitan dengan gabungan kata latin “vis” (daya, kekuatan) dan “latus” yang berasal dari ferre (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Berdasarkan data-data yang terkumpul dari…

Penguasaan Dan Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Penguasaan dan Kepemilikan Hak Atas Tanah oleh Masyarakat Adat di Kepulauan Kei, pengaturan penegakkan hukum adat Larvul Ngabal terkait kepemilikan hak atas tanah serta kendala dalam penegakan hukum adat Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, Tipe penelitian secara yuridis normatif melakukan kajian yang berasal dari baha…

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Bahwa suatu negara yang memilih bentuk negaranya berupa negara hukum, maka salah satu hal yang harus ada di dalam negara tersebut adalah perlindungan terhadap hak-hak rakyat atau secara universalnya dapat disebut perlindungan terhadap HAM. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dikarenakan negaralah yang memiliki kekuasaan (power) yang besar, sehingga untuk mencega…

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Ambon

Terdapat banyak pakaian bekas diperjual belikan di pasar-pasar maupun lewat online shop di kota Ambon. Pakaian bekas yang diperjual belikan adalah pakaian yang di import langsung dari Singapura maupun Malaysia yang dijual dengan harga yang lumayan fantastis bahkan lebih mahal dari pakaian baru. Pakaian bekas yang diperjual belikan bahkan belum dicuci. Konsumen merupakan pihak pemakai …

Pengaturan Mengenai Reklamasi dan Dampak Hukumnya Ditinjau dari UNCLOS 1982

Bersamaan dengan perkembangan zaman dan teknologi, pembangunan di setiap negara terus dilakukan dengan skala yang makin besar dan cepat, pembangunan yang dilakukan terus menerus di suatu negara otomatis membuat negara tersebut kekurangan lahan kosong, reklamasi menjadi salah satu cara dalam mengatasi masalah ini, reklamasi dalam pelaksanaanya belum diatur secara detil dalam UNLCOS 198…

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 P/Hum/20…

Pembentukan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 menuai perdebatan hebat di internal Partai yang bersumber pada pengambilan keputusan Pembentukan AD/ART yang tidak procedural dan bertentangan dengan Undang-Undang sehingga berdampak pada dirugikannya hak anggota Partai Demorat yang dijamin oleh UndangUndang. Akibatnya 4 orang anggota Partai Demokrat melaukan upaya hukum yaitu mengajukan pe…

Perlindungan Terhadap Satwa Ikan Hiu Berdasarkan Cites (Convention On Interna…

Sumber daya alam hayati yang ada di dunia serta ekosistemnya memiliki tempat juga peranan yang sangat penting akan kehidupan. Sumber daya alam yang melimpah harus dimanfaatkan dan dikelola secara baik, adil dan seimbang untuk kesejahteraan umat manusia sebagai jaminan masa kini juga masa depan. CITES adalah perjanjian internasional yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota Uni In…

Invasi Rusia Terhadap Ukraina Menurut Hukum Internasional

Ukraina dan Rusia pada awalnya menyatu menjadi satu negara besar Asosiasi Soviet. Asosiasi Soviet adalah negara besar, termasuk negara adidaya setelah perang besar kedua. Ukraina adalah negara Asosiasi Soviet sebelum nya dan negara ini terletak di timur tetangga Rusia dimana Rusia adalah penerima manfaat utama dari Asosiasi Soviet. Invasi yang dilakukan militer Rusia ke Ukraina ditemu…

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perjanjian Kerjasama Internasional

Perkembangan masyarakat internasional yang berdampak pada regionalisasi politik dan ekonomi juga terdapat tuntutan otonomi lokal mempengaruhi pola hubungan internasional, sejalan dengan hal tersebut muncul aktor-aktor baru dimana pemerintah daerah turut berperan dalam mengadakan perjanjian kerjasama internasional. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui…

Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Tujua…

Tindak pidana perdagangan orang dengan konteks prostitusi ini sangat besar dampaknya terhadap korban karena hak asasi yang mereka miliki telah dirampas secara tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum pelaku. Didasari berbagai hal yang telah terjadi maka peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat hingga aparat penegak hukum khususnya kepolisian diharapkan dapat mencegah a…

Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan Pejabat Perbankan

Bank sebagai lembaga keuangan menyediakan jasa keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membutuhkan masyarakat dalam menjalakan roda perekonomian negara dengan membangun hubungan dengan nasabah yang berdasarkan atas hukum serta kepercayaan sebagai dasar landasan hubungan antara bank dengan nasabah. Sebagai seorang nasabah, tentu menginginkan dana yang disimpannya di Ban…

Penanganan Tindak Pidana Prostitusi Terselubung Pada Tempat Hiburan Malam Di …

Penanganan Tindak Pidana Prostitusi Terselubung Pada Tempat Hiburan Malam Di Kota Dobo Oleh Polres Kepulauan Aru.difokuskan dengan permasalahan sebagai berikut : apa yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi ditempat hiburan malam di kota dobo dan bagaimana penanganan tindak pidana prostitusi pada tempat hiburan malam oleh Polres Kepulauan Aru. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk m…

Pengaturan Tentang Pengungsi Dan Tanggung Jawab UNHCR Bagi HAM Para Pengungsi

Perubahan dan perkembangan zaman sampai sekarang ini belum memberikan suatu acuan untuk berkembangnya hukum internasional secara menyeluruh tersuk dalam menangani pengungsi. Biasanya, bencana baik alam maupun non alam menjadi faktor utama seseorang atau sekelompok orang berpindah dan mengungsi di wilayah yang lebih baik atau dengan kata lain wilayah yang aman dan terhindar dari bencana t…

Konflik Cina Dan Taiwan Dalam Tinjau Hukum Internasional

Hukum internasional perlu diketahui pada dasarnya adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlaku dipertahankan oleh masyarakat internasional. Pengertian hukum internasional yang saat ini adalah hukum yang merunjuk pada hubungan antara satu negara dengan negara lain, antara suatu negara dengan organisasi internasional, yang menimbulkan hak dan kewajiban masingmasing negara dan lembaga inter…

Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Perjanjian Kerja

Hukum ketenagakerjaan menjamin setiap pekerja berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan salah satunya diwujudkan dalam bentuk upah dan pengusaha dilarang membayar upah dibawah ketentuan upah minimum. Hal ini mempertegas diberikannya perlindungan hukum pekerja guna menjamin terpenuhinya hak dasar pekerja. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pengusaha yang memberikan upah p…