Kedudukan Aktualitas Hak Veto Negara Rusia Terhadap Kedaulatan Ukraina (Kasus…

Rusia merupakan anggota permanen yang memiliki hak veto, bersama empat negara lain, yakni Amerika Serikat, Cina, Prancis dan Inggris. Namun seperti di ketahui bahwa Hak Veto oleh Rusia juga di nilai tidak konsisten terhadap perdamaian dan kedamaian sebab Rusia merupakan Negara yang kini melakukan Invasi. Maka dari itu lantas bagaimana dengan kedudukan Hak Veto oleh Rusia akan wilayah …

Kedudukan Hukum Anak Harta Menurut Hukum Adat Negeri Urimessing Dusun Mahia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.878 TEL k

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu

Laporan palsu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 220 KUHP tidak sertamerta membuat masyarakat patuh dan tidak melakukannya, melainkan masih saja dilakukan dengan salah satu contoh kasus dengan putusan Nomor: 60/Pid.B/2020/PN Blora. Penelitian ini guna menjawab permasalahan dari kasus yang ada dengan ditemukannya dua hal yakni apa saja kualifikasi laporan palsu sebagai tindak pidana d…

Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers (wartwan) Dalam Melakukan Kegiatan…

Kebebasan pers merupakan hal yang mendasar. Kebebasan dimaksud dalam konteks pelaksanaan hak, fungsi dan peran pers. Wartawan sebagai orang yang melaksanakan fungsi dan peran tersebut, mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Namun dalam kenyataannya, kas…

Pemberantasan Kejahatan Perbankan Antar Negara Yang Belum Melakukan Perjanjia…

Banyaknya fenomena korupsi yang pelakunya melarikan diri keluar negeri, mengakibatkan sulitnya pemberantasan korupsi. Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap korupsi membutuhkan kerjasama-kerjasama internasional dalam menangani kejahatan-kejahatan lintas batas negara seperti kejahatan ekonomi dalam bidang perbankan. Kejahatan perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah p…

Pencemaran Pada Selat Internasional Dan Tanggung Jawab Negara Pemilik Kapal

Banyaknya kasus pencemaran laut yang sering terjadi terutama di selat-selat internasional akibat dari aktifitas-aktifitas kapal menjadikan permasalahan ini sebagai suatu hal yang sangat urgent mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah 70% wilayah laut dan 30% wilayah darat serta memiliki 4 selat yang dijadikan sebagai selat internasional yaitu Selat Makassar, Selat Su…

Mekanisme Ganti Rugi Atas Tindakan Penangkapan Dan Penahanan Yang Tidak Sah O…

Praperadilan adalah sarana pengajuan tuntutan ganti rugi atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan tuntutan pemulihan. Praperadilan adalah pengawasan horizontal terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya jika dilakukan sewenang-wenang. Salah satu hal yang dapat diajukan ganti kerugian pada praperadilan adalah penan…

Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Melindungi Anak–Anak …

Pada tahun 1989, negara-negara didunia lewat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menandatangani United Nations Convention on the Rights of the child atau Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi social, kesehatan, dan budaya. Negara–negara yang meratifikasi konvensi internasional i…

Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Dalam Pengelolaan Sampah Di Teluk Ambon

Pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan, maka secara regulasi Kota Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Namun dengan melihat kenyataan yang tejadi dilapangan, mengindikasi bahwa terdapat kekurangan dalam kewenangan tersebut sehingga belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentan…

Kajian Kriminologi Terhadap Minuman Tradisional Beralkohol (Sopi) Di Desa Mng…

Minuman tradisional (sopi) merupakan minuman tradisional yang telah menjadi minuman warisan asal daerah Maluku secara turun-temurun hingga saat ini. Penulisan dengan judul : “Kajian Kriminologi Terhadap Minuman Tradisional Beralkohol (Sopi) Di Desa Mngeswaen”, memilki rumusan masalah Pengaruh minuman beralkohol (sopi) terhadap tindak Pidana di Desa Mngeswaen dan Upaya yang dilakukan …

Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Di Kabupaten Kepu…

Obyek dari penelitian ini adalah peranan kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan pertanahan antar masyarakat desa dengan ditinjau dari teori keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan antar masyarakat desa khususnya di bidang pertanahan serta menganalisa macam-macam sengketa pertanahan di desa yang dapat …

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan Kemasan Yang Tidak Me…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.876 NUR p

Upaya Polri Dalam Mengatasi Peredaran dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal di M…

Berkembangnya era globalisasi di Indonesia, masyarakat dihadapkan pada kondisi ekonomi yang semakin sulit, dimana tingkat persaingan untuk tetap bertahan hidup juga semakin tinggi, sehingga tingkat kejahatan pun juga semakin meningkat. pemicu munculnya kejahatan lintas batas negara (transnational crime) seperti peristiwa penyelundupan senjata api ilegal (arms smuggling), perdagangan m…

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menyelesaikan Sengketa Bersenjat…

Sengketa Internasional terjadi apabila terdapat suatu Negara yang melanggar hak dan kedaulatan Negara lain. Kemudian Negara yang dilanggar merasa dirugikan dan menyuarakan agar hukum Internasional ditegakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran PBB dalam penyelesaian sengketa bersenjata RusiaUkraina. Ukraina dan Rusia pada awalnya tergabung dalam satu Negara besar yait…

Acts Of Omission dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan HAM Internasional

Jika dilihat kasus pelanggaran HAM Amerika Serikat dimana pemuda berusia 18 tahun menggunakan senjata api untuk melakukan tindakan pembunuhan, oleh karena itu pelanggaran terhadap HAM tersebut jelas tetap harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku pada International Law Commission serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dengan peristiwa itulah…

Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Pertanggungjawabannya

Penduduk sipil khususnya anak-anak sejak awal telah dilindungi oleh hukum internasional, hal ini secara langsung ditegaskan dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan juga Protokol Tambahan Tahun 1977. Namun berbeda pada kasus konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Rusia telah merekrut penduduk sipil khususnya anak-anak yang dibawah umur secara illegal. Mereka ditampung dal…

Restitusi Uang Kembali ke Bentuk Donasi Dalam Transaksi Pembayaran

Dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau di tegaskan dalam pasal 4 UUPK, Konsumen berhak untuk menerima uang kembalian sesuai besar kecilnya uang kembalian tersebut serta mendapat pelayanan secara jujur tanpa diskriminatif. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang, Tinjauan dari Undang-Undang te…

Kewajiban Negara Terhadap Pelanggaran Etnis Rohinya Di Myanmar Kajian Ham Int…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.388 LUM k

Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Keberadaan Sertif…

Sertifikat hak atas tanah sebagai produk dari pendaftaran tanah yang didalamnya memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada orang atau badan hukum. Namun terkadang sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional lebih dari satu yang mengakibatkan terjadinya sertifikat ganda. Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah yang akan dikaji adalah (1) Bagaimana pertanggungj…

Hukuman Mati Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri dan Peng…

Perlindungan TKI telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah yuridis normative atau penelitian hukum kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini yang peneliti temukan adalah kebijakan pemerintah Arab Saudi telah melanggar dasar hukum yang mengatur terkait kewenangan perwakilan…