Kajian Yuridis Perbuatan Kekerasan Fisik Pada Masa Pacaran

Kekerasan fisik dalam hubungan pacaran merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum secara tegas. Meskipun hubungan pacaran tidak diakui secara hukum layaknya pernikahan, tindakan kekerasan fisik yang terjadi di dalamnya tetap dapat menimbulkan dampak psikologis dan fisik yang serius bagi korban. Kajian ini bertujuan untuk…

Keabsahan Tindakan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dalam Memberhentikan…

Birokrasi pemerintahan daerah mengemban tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara mengatur bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada asas legalitas dan asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengkaji dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pem…

Optimalisasi Pengawasan Satuan Lalu Lintas Terhadap Tata Tertib Kendaraan B…

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum yang memperkuat penerapan E-Tilang sebagai upaya penegakkan hukum lalu lintas secara lebih efektif, transparan, dan berbasis teknologi. Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik. Tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa satl…

PENETAPAN BOKA DALAM PERKAWINAN SUKU BUTON DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Edisi

terbaru

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

PENETAPAN BOKA DALAM PERKAWINAN SUKU BUTON DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

No. Panggil

SE.3042 CIT e1

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT” DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM HUMANITE…

International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional adalah pengadilan internasional yang dibentuk untuk menegakkan keadilan internasional dan menangani kejahatan internasional, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma, yaitu perjanjian internasional yang diratifikasi oleh sejumlah negara di seluru…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Akesibilitas Kaum Penyandang Disa…

Disabilitas sering diartikan sebagai penyakit atau cedera yang membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang, atau sebagai kondisi di mana mereka tidak mampu melakukan sesuatu dengan cara yang tidak biasa. Penyandang disabilitas memiliki status, hak, dan tanggung jawab yang sama layaknya manusia normal Menurut ndang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang PerlindunganPenyandang Disabilitas…

Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Peredaran Ko…

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan menyatakan dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut maka BPOM memiliki kewenangan dalam hal pelaksanaan dan pengaturan. Pelaksanaaan tugas, fungsi dan wewenang BPOM wajib karena untuk mewujudkan visi BPOM yaitu “obat dan makanan aman …

Kajian Pertimbangan Yuridis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan …

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bentuk kejahatan berat yang memiliki unsur kesengajaan dan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana dimuat dalam Pasal 340 KUHP. Dalam perkara ini, terdakwa Andi Andoyo Bin Adnan Sujiyono dinyatakan melakukan pembunuhan terhadap korban Fresa Danella Handuran pada tanggal 26 September 2023 di Lobby Laguna Central Park Mall, Jakarta Barat. Ter…

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Kontak Darurat Pada Perjan…

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki tujuan utama untuk menjamin hak subjek data pribadi. Pasal 65 Ayat (1) secara spesifik melarang setiap individu untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi pihak lain secara melawan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain, yang berpotensi merugikan …

Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pn Nomor 2…

Tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk pelanggaran hukum berat yang melanggar hak asasi manusia paling mendasar, yakni hak untuk hidup. Dalam sistem hukum Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan tergolong sebagai delik berat yang memerlukan pembuktian unsur kesengajaan dan perencanaan. Kasus pembunuhan terhadap korban Sugianto yang diputus melalui Putusan No…

Sengketa Merek Dagang Antara Benning Dan Bening’s Clinic,

Perkembangan dunia bisnis dan perdagangan yang semakin pesat, baik ditingkat nasional maupun internasional telah memicu persaingan usaha yang semakin ketat. Dalam praktinya, situasi ini dapat menimbulkan tindakan persaingan yang tidak sehat, seperti pembajakan dan peniruan merek tanpa izin. Untuk mengatasi hal tersebut, secara normatif hukum memberikan perlindungan melalui mekanisme pendaf…

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Sengketa Perbatasan Dan…

Masalah sengketa perbatasan antar-negara memiliki dampak yang sangat luas terhadap stabilitas keamanan, dengan demikian, Sengketa perbatasan antar negara menjadi ancaman yang terus-menerus terhadap keamanan dan perdamaian, baik dari segi nasional maupun internasional. Hal ini terkait dengan kedaulatan negara yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas nasional dan global. Penyeles…

“Kajian Yuridis Penyakit Masyarakat Dari Aspek Hukum Pidana”

Kehadiran gelandangan dan pengemis di Provinsi Kota Ambon menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat umum tekhususnya masyarakat yang tinggal di kota Ambon, secara hukum kegiatan gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai suatu pelanggaran tindak pidana (overtredingen) dibidang ketertiban umum sesuai dengan aturan yang tertulis dalam ketentuan pasal 504 dan pasal …

Judul Skripsi “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Pembuat…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuatan video pornografi yang terjadi di wilayah hukum Polsek Nusaniwe Kota Ambon. Pendekatan ini dipilih mengingat pelaku masih berstatus anak-anak, sehingga perlu perlakuan yang berbeda sesuai dengan prinsip keadilan anak. Metode yang digunakan dalam pene…

Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Apabila Terjadi Wanprestasi.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam s…

Strategi polresta pulau ambon dan pulau-pulau lease dalam menanggulangi tin…

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu tindakan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan untuk memperoleh persetujuan dari orang …

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan D…

Skripsi ini membahas tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemabangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Wangel Kabupaten Kepulauan Aru. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 2 Tahun 2022, Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan,pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. S…

Judul Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap K…

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa dalam menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, tertib, teratur, lancar, nyaman dan efisien merupakan tujuan dari pemerintah. Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban karena kerusakan jalan, sehingga dapat diduga bahwa penyelenggara jalan dalam hal…

Perlindungan City Branding Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang M…

City Branding merupakan suatu cara atau strategi yang dijalankan suatu kota tertentu untuk memperkenalkan, mempromosikan ataupun memasarkan kotanya kepada publik. City Branding merupakan sarana untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam rangka meningkatkan investasi dari pariwisata, dan juga sebagai pencapaian pembangunan masyarakat. Namun dalam sistem branding tentu perlu adanya perlin…

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Di Kota Ambon

Perdagangan satwa liar merupakan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap lingkungan yang memiliki dampak serius terhadap keanekaragaman hayati. Kota Ambon, sebagai bagian dari wilayah Indonesia Timur yang kaya akan spesies endemik, turut menjadi lokasi terjadinya tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Hal ini dapat mengancam kelangsungan spesies serta ekosistemny…