Efektifitas Lembaga Penempatan Anak Sementara Terhadap Pembinaan Anak Yang Be…

LPAS seharusnya berperan sebagai institusi non-pemasyarakatan yang memberikan perlindungan, pelayanan, pendidikan, dan pendampingan selama proses peradilan berlangsung, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). LPAS sejatinya merupakan lembaga yang dibentuk untuk menampung anak dalam masa proses hukum sebagai bentuk perlindungan huku…

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Toko Modern

Toko modern merupakan bentuk usaha ritel yang telah mengalami transformasi akibat pengaruh globalisasi, di mana toko ini menyediakan berbagai jenis barang kebutuhan pokok secara lengkap. Di Indonesia, keberadaan toko modern telah menyebar ke berbagai wilayah. Salah satu contoh toko modern yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah minimarket seperti Indomaret. Oleh karena itu, pen…

Pengawasan pemerintah Terhadap Wartawan Untuk Mendapatkan Informasi

Pengawasan pemerintah Terhadap Wartawan

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Kasus Kdrt

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

No. Panggil

SP.2033 FIR s1

Akibat Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Ma…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Akibat Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Masyarakat (Studi Kasus Polres Namlea),

No. Panggil

SP.1946 RON p1

STATEGI PENANGGULANGAN RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA AMBON

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1925 FAL p1

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI BALAPAN LIAR YANG TERJADI DI JALAN PAT…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1919 JUA p1

Tindakan Pemerintah Terhadap Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Oleh Presi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.639 WAI h1

Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 340 KUHP Pada Kasus Pembunuhan Berenc…

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dan hak asasi manusia merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan mengakar kuat dalam masyarakat. Banyak sekali kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya ialah pelanggaran publik, dimanahal tersebut termasuk dalam hukum pidana dan harus dihukum berdasarkan sanksi yang b…

Penerapan Uang Malu Dalam Hukum Adat Lervul Ngabal Sebagai Bagian Restitusi P…

asarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Hukum Adat Larwul Ngabal merupkan salah satu bentuk restitusi di Kepulauan Kei (Nuhu Evav). Dalam Hukum Adat Larwul Ngabal, anak dan perempuan memilki keistimewaan tersendiri, sehingga setiap pasal dan tingkat pelanggaran yang ada dalam Hukum Adat L…

Fungsi ICRC Untuk Melindungi Kemanusiaan Penduduk Sipil Dalam Penguasaan Taliban

Akibatnya dari perang ini tentu telah banyak jatuh korban baik dari pihak sipil maupun dari pihak militer. Salah satunya adalah perang penguasaan Taliban dalam penaklukan terhadap hamper lebih dari 12 Provinsi Afghanistan. Penguasaan kembali Taliban atas Afghanistan setidaknya membawa dampak dan krisis kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Afghanistan. Taliban telah melakukan tindakan-…

Restitusi Uang Kembali ke Bentuk Donasi Dalam Transaksi Pembayaran

Dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau di tegaskan dalam pasal 4 UUPK, Konsumen berhak untuk menerima uang kembalian sesuai besar kecilnya uang kembalian tersebut serta mendapat pelayanan secara jujur tanpa diskriminatif. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang, Tinjauan dari Undang-Undang te…

Analisa Pasal 49 KUHP Terhadap Pengobatan Dan Atau Perawatan Tanpa Keahlian D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.55 SAM a

Asas Pemeriksaan Bebas Dan Tidak Boleh Ada Paksaan Dalam Sistem Peradilan Pid…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.24 MAN a

Zona Netral Dan Akibat Hukum Menurut Hukum Internasional

Wilayah suatu negara mengacu pada kedaulatan, hak berdaulat, dan penguasaan suatu negara atas wilayahnya secara nyata. Perbatasan negara memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pemerintah, baik dari segi kepentingan nasional maupun hubungan internasional (internasional). Zona netral adalah wilayah di sepanjang perbatasan antara dua atau lebih negara di mana tidak ada pasukan atau bent…

Pengenaan Sanksi Pidana Denda Bagi Orang Yang Menolak Untuk Divaksin

Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden N0 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) telah mengatur mengenai sanksi bagi orang yang menolak vaksin akan dikenakan Sanksi Pidana Denda. Namun Hasil kajian Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI dari April hing…

Tindak Pidana Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Pengobatan

Ganja merupakan narkotika golongan I memuat Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai bahan pengobatan apapun. Hanya Narkotika Golongan II dan III yang dapat dijadikan sebagai bahan obat. Lebih lanjut dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur soal pengunaan Narkotika II dan III dalam jumlah terbatas dapat digunaka…

Dampak Penetapan Kelompok Bersenjata Sebagai Teroris Oleh Negara Lain Dalam T…

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongan terhadap kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan ma…

Kekuatan Mengikat MOU Survey Demarkasi Batas Internasional Antara Pemerintah …

Indonesia dan Malaysia mempunyai perbatasan di darat yaitu terdapat di pulau Kalimantan yang memanjang dari arah barat menuju timur Kesepakatankesepakatan tentang penetapan garis perbatasan ini dapat diketahui berdasarkan The Boundary Convention antara pemerintah Belanda dan inggris yang ditandatangani di London pada tanggal 20 Juni 1891. Kemudian ditetapkan kembali berdasarkan The Bou…

Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 1…

Penyebaran pandemic Covid 19 yang saat ini terjadi haruslah ditangani dengan cepat dan tepat oleh pemerintah salah satunya untuk membatasi pergerakan masyarakat. Pemerintah Kota Ambon pula mengeluarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor. 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif Di Kota Ambon sebagai sarana agar masyarakat mematuhi k…