Ditapis dengan
Kajian Yuridis Atas Pentingnya Kontrak Antara Investor Dan Masyarakat Hukum A…
Pelaksanaan kegiatan investasi yang terjadi adalah berdasarkan ijin dari Pemerintah Pusat, para penanam modal langsung menghubungi Gubernur, Bupati atau Walikota tanpa melakukan pendekatan dengan masyarakat (Masyarakat Hukum Adat). Berdasarkan ijin Gubernur, Bupati atau Walikota para penanam modal langsung memasuki lahan yang dituju untuk kegiatan investasi tanpa menghubungi Masyarakat Huku…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.581 SAH k
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Desa Paperu Kecamatan Saparua
hak ulayat merupakan hak yang melekat sebagai kompetensi khas masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tanah dan isinya, dengan daya laku ke dalam dan keluar masyarakat hukum adat itu. Sifat yang khas tersebut, seperti tidak dapat dipindahtangankan atau bersifat kembang kempis, menjadikan hak ulayat sebagai hak yang istimewa. Dalam penulisan ini, penulis…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.579 PAA h
Hak Masyarakat Hukum Adat Nuaulu Terhadap Penentuan Identitas Agamanya Terkai…
Ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat (5) dinyatakan bahwa Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat keperca…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.577 MAO h
Kajian Yuridis Terhadap Pengadaan Hak Atas Tanah Adat Untuk Kepentingan Umum
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Pengadaan Hak Atas Tanah Adat Untuk Kepentingan UmumAdat di Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah untuk Pembangunan Pasilitas Listrik Tenaga Uwappada tahun 2007 yang saat ini objek tersebut menjadi permasalahan anatara sebagian pihak yang mengakui mempunya hak pengusaan dan kepemilikan atas objek d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.568 BAK k
Kedudukan Anak Dalam Hukum Waris Adat Di Dusun Nyama Kecamatan Moa Kabupaten …
Tradisi hukum adat tentang kedudukan anak dalam hukum waris adat pada Dusun Nyama Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya sudah ada sejak dahulu kala dimana pembagian harta tersebut dibagi sesuai angka genap dan angka yang ganjil. Anak yang lahir pada angka ganjil akan mewarisi warisan dari ayahnya begitu pula anak yang lahir pada angka genap akan mewarisi warisan dari ibunya. Hal ini be…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.565 URU k
Penegakan Hukum Adat Hawear (Sasi) Dalam Masyarakat Adat Kei
Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Dalam masyarakat adat Maluku khususnya masyarakat Kei Ohoi Debut Kecamatan Manyeuw ada suatu kebiasaan adat yang dikenal dengan hawear (sasi). Hawear (s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.552 LET p
Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat (Studi Di Desa Wa…
Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain untuk menjadi anak sendiri dan dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana kedudukan anak angkat sebagai ahli waris menurut hukum adat desa waenono yang tidak mempunyai saudara laki-laki. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam hukum adat desa waenono yang tidak mem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.548 LAM k
Analisis Yuridis Tanah Bekas Erfpacht No. 2 Yang Terletak Di Petuanan Negeri …
Pendudukan Pemerintah Hindia Belanda sebagai penjajah di Bumi Nusantara memberikan dampak kerugian bagi masyarakat pribumi dengan membawa aturan perundang-undangannya sendiri telah berdampak dualisme hukum yang diterapkan di Indonesia. Asas Domeinverklaring yang dibawa oleh pemerintah Belanda diterapkan pada setiap daerah jajahan, demi mengakomodir tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.546 LUH a
Pembagian Waris Adat Di Tanah Negeri Hative Besar
Penilitian dalam skripsi ini mengenai Pembagian Waris Adat Di Tanah Negeri Hative Besar. Waris adat adalah proses pengoperan atau penerusan menurut kebiasaan hukum adat, kebiasaan manusia dimana hal tersebut dilakukan secara berluang-ulang dan terstruktur dan dapat disebut adat. Adat juga dalam konstitusi dikuatkan dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian Negara mengakui dan menghorm…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.543 MAH p
Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Tanah Adat Antara Masyarakat Arma Dan Wa…
Tanah bagi kehidupan Manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Arti penting tanah bagi Manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesarbesarnya bagi kemakm…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.541 BAT p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara