“Kajian Norma Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumaha…

Penyelenggaraan TAPERA berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 seharusnya menjadi sarana negara untuk menjamin pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak bagi seluruh warga negara sebagai bagian dari hak konstitusional. Pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak juga dijelaskan pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup sejaht…

Koordinasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Instansi Daerah dalam P…

Pengawasan obat dan makanan di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait koordinasi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan instansi daerah. Tanpa kerjasama yang efektif, pengawasan menjadi tidak optimal, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan melanggar standar keamanan produk. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa dan membahas bentuk ko…

“Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pada Toko Obat”

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).” Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengad…

Distribusi Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Perikanan Berbasis Kewenangan Pe…

Pembaruan rancangan Transfer Ke Daerah, antara lain dilakukan melalui redesain dana bagi hasil guna memberikan kepastian alokasi yang lebih adil serta berpotensi menambah pendapatan daerah. Redesain dana bagi hasil tersebut diterapkan melalui penerapan prinsip by origin, prinsip by actual, prinsip eksternalitas dan berbasis kinerja. Namun dalam kenyataannya pengaturan distribusi Dana …

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESEHATAN DAN KESLAMATAN KERJA BAGI PEKERJA INF…

Pekerja informal memegang peranan krusial dalam perekonomian suatu negara, namun seringkali mereka luput dari perlindungan hukum yang memadai terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja yang seharusnya diberikan kepada pekerja informal, serta mengkaji tantangan …

Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Pekerja Yang Meninggal Dunia (Kajian Undang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.268 LAI t

Hubungan Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sip…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.261 NAS h

Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Kota Kembar Ambon - Vlissingen

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.260 KAM k

Surat Persetujuan Berlayar Sebagai Instrumen Pengawasan Syahbandar Dalam Peny…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.259 SIT s

Pengawasan Terhadap Aparatur Kecamatan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.236 WAR p