Penelitian ini dilatar belakangi oleh Traditional Fishing Right Indonesia di wilayah di perairan Australia yang telah berulangkali menimbulkan persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan nota kesepakatan Indonesia-Australia atau MoU Box 1974 yang telah memberikan jaminan hukum atas hak penangkapan ikan tradisional oleh nelayannelayan tradision…
Pada realitanya banyak anggota TNI yang bertindak diluar dari kewajaran, melakukan tindak pidana yang menyimpan dari nilai-nilai Sapta Marga. Misalnya saja tindak pidana persetubuhan dengan anak yang dilakukan oleh oknum TNI PRADA JYAS (24 tahun), terhadap korban RDK (17 tahun) dengan kronologis yang terdapat pada PUTUSAN Pengadilan Militer Ambon III-18 Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018. Sehingg…
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya atau Narkoba semakin banyak terjadi, di Indonesia penyalahgunaan Narkotika memiliki konsekuensi yuridis yang terakomodir di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki batasan ancaman pidana Minimum Khusus. Penulisan ini berkaitan dengan kasus penyalahgunaan Narkotika yakni tanpa hak melawan hukum memberik…
Penulisan ini bertujuan menganalisis (1) hal apa saja yang menjadi kendala berkaitan dengan penerapan hukum acara cepat dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di Kota Ambon (2) Sebagai persyaratan akademik dalammenyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Penulisan ini bersifat yuridis normatif, mempergunakan deskritif analitis dengan pendekatan perundang undangan undangan…
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap anggota militer ataupun prajurit TNI dituntut memiliki Legalitas dan pengakuan, akan tetapi Prajurit TNI juga sering kali melakukan pelanggaran dan juga tindak pidana yang diatur dalam KUHP Militer serta aturan pelaksana lainnya. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan bahwa “Untuk menegakkan …