Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 2241 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Pe"
1 2 3 4 5 Berikutnya Hal. Akhir
cover
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312…
Komentar Bagikan
Indriyani Samangun,

Tindak pidana pembunuhan sebagai pelanggaran hak hidup sering dipicu minuman keras, dan penelitian ini menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk. Pen…

Edisi
terbaru
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312/pid.b/2023/PN Ambon)
No. Panggil
SP.3044 ANI p1
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN…
Komentar Bagikan
Ahmad Rafli Rumbati,

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahan pertambangan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat membawa dampak buruk terhadap ekosistem dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan izin Pertambang…

Edisi
terbaru
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN OLEH PERUSAHAN TAMBANG.
No. Panggil
SH.764 MAD h1
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Tanah D…
Komentar Bagikan
Jujun arwandi,

Pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minyak tanah untuk masyarakat secara memadai. Di dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas yang mengatur bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak …

Edisi
terbaru
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Tanah Di Kabupaten Buru
No. Panggil
SH.763 JUN h1
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
“Pembagian Harta Bersama Kepada Istri Dari Perkawinan Kedua Tanpa Sepenge…
Komentar Bagikan
Izqa Indah Djokdja

nflik, terutama ketika dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris dari perkawinan pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses pembagian harta kepada ahli waris dan akibat hukum pembagian waris bagi istri dari perkawinan kedua tanpa sepengetahuan ahli waris. Isu hukum dalam penulisan ini adalah bagaimana proses pembagian harta kepada ahli waris dan apa akiba…

Edisi
terbaru
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
“Pembagian Harta Bersama Kepada Istri Dari Perkawinan Kedua Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris”
No. Panggil
SE.3016 DHA e1
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pelanggaran Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Dan Pertanggung Jawabannya.
Komentar Bagikan
Sabrina Nowika

Kondisi terumbu karang di Wakatobi semakin memprihatinkan. Banyak terumbu karang mengalami kerusakan akibat berbagai aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak atau sianida, perubahan iklim, serta aktivitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan. Untuk mencegah terumbu karang yang terus meningkat. Di perlukan pelestarian terumbu karang yang berkelanjutan sebagai …

Edisi
terbaru
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
Pelanggaran Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Dan Pertanggung Jawabannya.
No. Panggil
SI.608 INA i1
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi
Komentar Bagikan
Prince Gugu Alam

Prince Gugu Alam, 202121111, Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi, dibimbing oleh pembimbing I, Reimon Supusepa, dan pembimbing II Jacob Hattu. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan hukum. Untuk mengatasi dampak serius tersebut, sist…

Edisi
terbaru
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi,
No. Panggil
SP.3041 PRI p1
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kedudukan Pemilik Indekos Berdasarkan Hukum Perusahaan,
Komentar Bagikan
Fitria Nussy

Pemilik indekos adalah orang pribadi atau badan usaha yang menyediakan tempat tinggal sementara bagi penyewa dengan tingkat pembayaran tertentu. Namun, dengan maraknya indekos kedudukan pemilik indekos masih jadi perdebatan. Karena, secara hukum pelaku usaha indekos tidak termasuk dalam badan usaha yang berbadan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan keduduka…

Edisi
terbaru
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
Kedudukan Pemilik Indekos Berdasarkan Hukum Perusahaan
No. Panggil
SE.1204 RIA e1
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Pekerja Upah Harian,
Komentar Bagikan
Harold Solissa,

Hubungan kerja dengan sistem upah harian merupakan bentuk hubungan kerja yang lazim diterapkan terutama di sektor informal dan padat karya. Namun dalam praktiknya, pekerja harian seringkali berada dalam posisi yang rentan secara hukum dan ekonomi. Ketidakpastian status kerja, minimnya perlindungan hukum, dan rendahnya akses terhadap hak-hak dasar ketenagakerjaan menjadi persoalan yang m…

Edisi
terbaru
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Pekerja Upah Harian
No. Panggil
SH.762 HAR h1
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
“Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Oleh Orang Tua Asuh Tanpa Sepengetahu…
Komentar Bagikan
Meilansyah Aprianti Tuarita

Penggantian nama anak adalah tindakan hukum yang berkaitan dengan hak anak atas identitas diri, yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 5 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri, dan Pasal 27 menegaskan bahwa ide…

Edisi
terbaru
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
“Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Oleh Orang Tua Asuh Tanpa Sepengetahuan Orang Tua Kandung”, Dibimbing oleh
No. Panggil
SE.1202 MEI e1
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Toko Modern
Komentar Bagikan
Goodman Rivaldo Hutasoit

Toko modern merupakan bentuk usaha ritel yang telah mengalami transformasi akibat pengaruh globalisasi, di mana toko ini menyediakan berbagai jenis barang kebutuhan pokok secara lengkap. Di Indonesia, keberadaan toko modern telah menyebar ke berbagai wilayah. Salah satu contoh toko modern yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah minimarket seperti Indomaret. Oleh karena itu, pen…

Edisi
terbaru
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Toko Modern,
No. Panggil
SH.732 MAN h1
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
1 2 3 4 5 Berikutnya Hal. Akhir
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?