Ditapis dengan
Kekuatan Hukum Mengikat Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya T…
Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan maka, permasalahan dalam penulisana ini adalah diskresi oleh Kepala Desa Kokwari yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai bentuk dugaan korupsi dalam hal penyalah gunaan Dana Desa. Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan sidang pemeriksaan terhadap Kepala Desa Kokwari dan mem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.572 ROM k
Keabsahan Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ata…
Keabsahan Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi patut diuji konstitusionalitasnya dikarenakan pembentukan Undang-Undang ini tidak dimuat dalam Program Legislasi Nasional dan terkesan cacat prosedur. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui prosedur pembentukan ser…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.408 RET k
Kekuatan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayag…
Pada saat ini di Indonesia masih banyak produk peraturan yang tumpang tindih dan tidak mengikuti sistem yang baku, termasuk dalam soal nomenklatur yang digunakan oleh tiap-tiap kementerian dan badan-badan pemerintahan setingkat Menteri.Beberapa kementerian mengeluarkan peraturan di bidangnya dengan menggunakan sebutan Keputusan Menteri, dan beberapa lainnya menggunakan istilah Peraturan Menteri…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.344 AND k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara