Keabsahan penetapan kepala desa terpilih yang telah dibatalkan oleh pengadi…

UU No. 6 Tahun 2014 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa, menjadi dasar hukum dalam melakukan pemilihan kepala desa yang memberikan kewenangan kepada panita pemilihan …

Keabsahan Surat Keputusan Mutasi Yang Dikeluarkan Oleh Pelaksana Harian Sekre…

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku menetapkan Surat Keputusan Mutasi kepada empat dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy. Salah satu Surat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Nomor 824.4/83 Tahun 2021 yang menetapkan Mutasi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Provinsi Maluku ke Rumah Sakit Umum Da…

Keabsahan Peralihan Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan Wasiat

Kedudukan ahli waris dalam pembagian harta warisan berdasarkan surat keterangan wasiat adalah harus sesuai dengan kedudukan ahli waris berdasarkan Undang-undang dan surat wasiat maka ahli waris hanya keluarga yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan ahli waris berdasarkan Undang-Undang. Berkaitan dengan akibat suatu tindakan atau peristiwa hukum dapat berakibat hukum bagi orang i…

Keabsahan Kepemilikan Tanah Adat Yang Diberikan Oleh Pemilik Kepada Orang Lai…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.952 UNW k

Keabsahan Perkawinan Sedarah Di Gunung Sari Ilir Kalimantan Timur

Perkawinan merupakan fase penting dalam kehidupan manusia. Karena melalui perkawinan terbentuklah suatu keluarga yang baru. Larangan perkawinan yang muncul dalam masyarakat saat ini adalah mengenai perkawinan sedarah. Pada dasarnya perkawinan sedarah adalah perkawinan yang dilarang oleh negara dan agama. Namun lembaga perkawinan juga perlu diatur, salah satu aturan mengenai perkawinan…

Keabsahan Keputusan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

Konsep negara hukum diwujudkan melalui dibentuknya lembaga peradilan yang bernaung dibawah kekuasaan kehakiman yakni salah satunya ialah Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan peraturan mengenai prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim yang merupakan esensi fundamental dalam lingkup Mahkamah Konstitusi lantaran menjadi penentu …

Keabsahan Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur Kabupaten Ma…

Maluku merupakan salah satu provinsi tertua di Indonesia. Provinsi ini dikenal dengan sebutan negeri para raja-raja. Hal ini dikarenakan provinsi Maluku masih memiliki banyak negeri adat yang dipimpin oleh seorang raja. Negeri adat tersebut berbentuk pemerintahan masyarakat atau pmerintahan yang berbasis masyarakat dengan seluruh kewenangannya (authority). Dalam sistem pemerintahan te…

Keabsahan Pemilihan Ulang Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak

Isu hukum dalam penulisan, yaitu: 1). pemilihan ulang dalam pemilihan kepala desa serentak di atur dalam peraturan perundang-undangan dan 2). pemilihan ulang pemilihan kepala desa serentak memiliki keabsahan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemilihan ulang dalam pemilihan kepala desa serentak dan untuk mengetahui dan menganalisis sah atau ti…

Keabsahan Pelantikan Gubernur Maluku

Proses dan tata cara pelantikan gubernur pemenang pilkada pada hakikatnya merupakan bagian dari analisis yang peneliti lakukan berkenaan dengan perwujudan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. S…

Keabsahan Perubahan Alokasi Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Corona Viru…

Prioritas penggunaan anggaran Dana Desa setiap tahunnya telah diatur secara yuridis. Pada tahun 2020 akibat menyebarnya covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan regulasi bahwa Dana Desa tahun 2020 diprioritaskan untuk penyediaan jaring pengaman sosial di desa berupa BLT. namun pada implementasinya, ditemukan Kepala Desa yang ternyata menggunakan anggaran penyediaan BLT untuk pembi…