Keabsahan Pengalihan Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Negeri Haruru u…

Penelitian ini mengkaji kasus pengalihan anggaran BLT di Negeri Haruru yang digunakan untuk penanggulangan banjir, padahal dana tersebut seharusnya diberikan kepada keluarga miskin sesuai ketentuan Perpres 104/2021 dan PMK 190/2021 jo. 128/2022. Berdasarkan aturan, BLT tidak boleh dialihkan untuk bencana alam dan setiap perubahan anggaran wajib melalui musyawarah desa serta persetujua…

Keabsahan Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Hutumuri Yang Diduga Menggunak…

UU No No 6 Tahun 2014 adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerint…

Keabsahan penetapan kepala desa terpilih yang telah dibatalkan oleh pengadi…

UU No. 6 Tahun 2014 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa, menjadi dasar hukum dalam melakukan pemilihan kepala desa yang memberikan kewenangan kepada panita pemilihan …

Keabsahan Surat Keputusan Mutasi Yang Dikeluarkan Oleh Pelaksana Harian Sekre…

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku menetapkan Surat Keputusan Mutasi kepada empat dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy. Salah satu Surat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Nomor 824.4/83 Tahun 2021 yang menetapkan Mutasi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Provinsi Maluku ke Rumah Sakit Umum Da…

Keabsahan Peralihan Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan Wasiat

Kedudukan ahli waris dalam pembagian harta warisan berdasarkan surat keterangan wasiat adalah harus sesuai dengan kedudukan ahli waris berdasarkan Undang-undang dan surat wasiat maka ahli waris hanya keluarga yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan ahli waris berdasarkan Undang-Undang. Berkaitan dengan akibat suatu tindakan atau peristiwa hukum dapat berakibat hukum bagi orang i…

Keabsahan Kepemilikan Tanah Adat Yang Diberikan Oleh Pemilik Kepada Orang Lai…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.952 UNW k

Keabsahan Perkawinan Sedarah Di Gunung Sari Ilir Kalimantan Timur

Perkawinan merupakan fase penting dalam kehidupan manusia. Karena melalui perkawinan terbentuklah suatu keluarga yang baru. Larangan perkawinan yang muncul dalam masyarakat saat ini adalah mengenai perkawinan sedarah. Pada dasarnya perkawinan sedarah adalah perkawinan yang dilarang oleh negara dan agama. Namun lembaga perkawinan juga perlu diatur, salah satu aturan mengenai perkawinan…

Keabsahan Keputusan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

Konsep negara hukum diwujudkan melalui dibentuknya lembaga peradilan yang bernaung dibawah kekuasaan kehakiman yakni salah satunya ialah Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan peraturan mengenai prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim yang merupakan esensi fundamental dalam lingkup Mahkamah Konstitusi lantaran menjadi penentu …

Keabsahan Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Lisabata Timur Kabupaten Ma…

Maluku merupakan salah satu provinsi tertua di Indonesia. Provinsi ini dikenal dengan sebutan negeri para raja-raja. Hal ini dikarenakan provinsi Maluku masih memiliki banyak negeri adat yang dipimpin oleh seorang raja. Negeri adat tersebut berbentuk pemerintahan masyarakat atau pmerintahan yang berbasis masyarakat dengan seluruh kewenangannya (authority). Dalam sistem pemerintahan te…

Keabsahan Pemilihan Ulang Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak

Isu hukum dalam penulisan, yaitu: 1). pemilihan ulang dalam pemilihan kepala desa serentak di atur dalam peraturan perundang-undangan dan 2). pemilihan ulang pemilihan kepala desa serentak memiliki keabsahan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemilihan ulang dalam pemilihan kepala desa serentak dan untuk mengetahui dan menganalisis sah atau ti…

Keabsahan Pelantikan Gubernur Maluku

Proses dan tata cara pelantikan gubernur pemenang pilkada pada hakikatnya merupakan bagian dari analisis yang peneliti lakukan berkenaan dengan perwujudan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. S…

Keabsahan Perubahan Alokasi Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Corona Viru…

Prioritas penggunaan anggaran Dana Desa setiap tahunnya telah diatur secara yuridis. Pada tahun 2020 akibat menyebarnya covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan regulasi bahwa Dana Desa tahun 2020 diprioritaskan untuk penyediaan jaring pengaman sosial di desa berupa BLT. namun pada implementasinya, ditemukan Kepala Desa yang ternyata menggunakan anggaran penyediaan BLT untuk pembi…

Keabsahan Kebijakan Pemerintah Daerah Seram Bagan Barat Mengenai Pemilihan Ke…

Penelitian ini menimbulkan dua masalah pokok, yaitu apakah Pemerintah kabupaten seram bagian barat berwenang untuk membuat kebijakan pemilihan kepala desa adat secara serentak dan apakah kebijakan mengenai pemilihan kepala desa adat memiliki keabsahan. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan pe…

Rangkap Jabatan Aparatur Sipil Negara Seabagai Penjabat Kepala Pemerintah Neg…

Tindakan Bupati Maluku Tengah dalam melantik Aparatur Sipil Negara sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri di dua Negeri yang berbeda tanpa memperhatikan Undang-Undang yang berlaku yang mengakibatkan perbedaan pendapat pada pemerintah daerah dan Negeri adat. Adapun Tujuan Dari Penilitian Ini untuk menganalisa tindakan Bupati Maluku Tengah dalam melantik Aparatur Sipil Negara sebagai Kepa…

Keabsahan Dan Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Adat Melalui Hib…

Peeralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindakan hak dari suatu pihak kepada pihak lain. Beberapa cara peralihan hak atas tanah antara lain yaitu : jual beli,tukar-menukar hibah, pemberian menurut adat , pemasukan dalam perusahaan (imbreng) dan wasiaat. Peralihan hak atas tanah adat yang terjadi karena suatu tindakan hukum (perbuatan hukum) dalam bentuk hibah …

Keabsahan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Oleh Penjabat Bupati Seram Bag…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan surat keputusan dan akibat hukum yang dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur tentang syarat sahnya keputusan yang memuat unsur pejabat berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Penjabat Bupati Seram Bagian Timur mengelu…

Keabsahan Penjabat Raja Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten M…

Konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mempunyai dasar legitimasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding father) ini untuk menjatuhkan pilihan pada bentuk negara kesatuan. Mesk…

Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Akta Kelahiran Anak Luar Nikah Di Kabupat…

Penulisan ini berkaitan dengan Akta Kelahiran Anak Luar Nikah, dimana masalah yang sering dihadapi oleh petugas yang melayani pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru adalah adanya ketidakjujuran dari sebagian orang yang melaporkan permohonan pembuatan Akta Kelahiran, dimana sering terjadi ada orang datang ke kantor Dinas Kependudukan dan…

Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah di Negeri …

Problem dalam penelitian ini masih pada praktek penguasaan tanah kepemilikan oleh orang asing melalui perjanjian nominee dengan menggunakan kedok warga negara sehingga jika tidak melanggar UU. Tindakan ini disahkan oleh notaris / PPAT yang notabene memahami hukum yang berlaku dengan jelas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas, kekuatan mengikat, dan sebagai akib…

Keabsahan Surat Keputusan Nomor 141 – 606 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pel…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.367 EFE k