Tinjauan Yuridis Pelanggaran Desain Industri ECO BOTTLE Milik Dart Industries…

Pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri yang telah dikenal secara luas. Dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Re…

Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Pemegang Hak Atas Desain Industri Folding …

Memajukan industri yang mampu bersaing serta memberikan perlindungan hukum bagi para pendesain diberlakukanlah Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Akan tetapi aturan hukum di bidang desain industri belum sepenuhnya mendukung perkembangan desain industri di Indonesia. Hal ini dilihat dari kasus pembatalan desain industri yang terjadi. Sehingga permasalahan …

Pendaftaran Desain Industri Oleh Pendesain Baju Kaos Khas Maluku Di Kota Ambon

Dikota Ambon, terdapat banyak pendesain baju kaos khas Maluku yang tidak mendaftarkan karya intelektual mereka khususnya dibidang desain industri untuk mendapatkan perlindungan hukum dari DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) karena minimnya pengetahuan bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang kekayaan intelektual. Maka sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman pelaku usaha tentan…

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Desain Industri Bak Mandi Plastik

Desain Industri merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang telah dilindungi Undang-undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun pengertian unsure kebaruan dalam suatu Desain Industri belum jelas diatur dalam Undang-undang. Sehingga merugikan pendaftar pertama seperti kasus Tan Suryanto Jaya Vs Djaka Agustina di Pengadilan Niaga Medan. Sehingga permasalahan yang di kaji dalam penelitian i…

Kewenangan Ombudsman Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial

Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelengaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelengara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usahaa Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum milik Negara, serta badan swasta perorangan yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan pu…

Tanggung Jawab Pelaku Industri Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup Wilayah …

Indonesia adalah negara yang demokratis, dimana kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat. Oleh karena itu, meskipun upaya untuk melindungi sumber kekayaan alam merupakan kewajiban dan tugas negara, dalam hal ini pemerintah, namun segenap warga negara Indonesia pun berhak untuk turut serta dalam upaya perlindungan sumber kekayaan alam nasional. Keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kec…

UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bes…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3421-68-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.2 GRA u

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Di Luar …

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3654-01-5

Deskripsi Fisik

x, 234 hlm., 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

331 HUS p

Investasi Asing Dan Industrialisasi Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8015-69-x

Deskripsi Fisik

xxxvi + 281 hlm. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.6 HIL i