Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Aru

Polres Kepulauan Aru melakukan penyitaan terhadap barang bukti minimal keras jenis sopi, dan langsung memusnakan tanpa menunggu perintah pengadilan. Tujuan penelitian menganalisa dan membahas dasar hukum Polri dalam melakukan pemusnahan barang bukti minuman keras tanpa melalui proses peradilan menganalisa dan membahas akibat hukum apabila pemusnahan barang bukti minuman keras dilakukan …

Pelaksanaan Pengambilan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Tersa…

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama ini telah memberikan suatu kemungkinan bahwa adanya suatu pengaruh dan kurang kehati-hatian dari pengemudi itu sendiri sehingga banyak menimbulkan suatu persoalan yang timbul. Hal demikian menegaskan bahwa setiap pengemudi yang melakukan suatu kecelakaan dapat diberikan sanksi berupa pidana. Tetapi dalam hal ini banyak juga yang tidak, ntuk i…

Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama kekayaan lautnya yang luar biasa, dimana memiliki potensi perikanan yang sangat besar, manakala dilihat dari sisi luasnya perairan lautan. Karena kekayaan laut yang begitu banyak sering terjadi tindak pidana di bidang perikanan. Dalam tindak pidana dibidang perikanan terdapat barang bukti yang dirampas. Penanganan barang …

Pengamanan Barang Bukti Oleh Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Polda Maluku

Pelaksanaan pengelolaan barang bukti, pihak Kasat Tahanan dan Barang Bukti (TAHTI) memberikan kejelasan bahwa “segala macam bentuk benda yang disita oleh penyidik semuanya di simpan di Satuan Tahanan dan Barang Bukti (selanjutnya disingkat SAT TAHTI) di gudang tempat penyimpanan barang bukti, Dalam pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Polda Maluku dilaksanakan oleh Direktorat Tahan…

Analisis Yuridis Pengelolaan Barang Bukti Pada Direktorat Tahanan Dan Barang …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.991 TAM a

Penerapan Pasal 38 KUHAP Oleh Polres Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Apa Sajakah Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyitaan Di Polres Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsepsual. Untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan digunakan teori konsepsual. Analisis data dalam penelitian ini…