Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Yang …

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum dilakukan melalui pembebasan tanah. Cara pembebasan tanah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau pelepasan hak dihadapan pejabat yang berwenang dengan pemberian penggantian kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah, sehingga bisa memenuhi unsur kelayakan dan keadilan sebagaimana yan…

Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibilit…

Di Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah terdapat Perusahaan yang bergerak di bidang pertanian/perkebunan, yaitu PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Awaya. Perusahaan ini memproduksi kakao (coklat), kelapa hibrida yang dibuat kopra, karet, dan pala di lahan seluas 10.000 hektare. Lahan yang dipakai adalah lahan milik masyarakat hukum adat yang bermukim disekitar perusahaan. Terda…

Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Adat Pada Desa Moain Ke…

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat hukum Indonesia yang dalam perkembangannya selalu rentan terhadap perkembangan zaman. Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Hal ini pun berhubungan erat dengan masalah sengketa jual beli tanah adat di Desa Moain yang merupakan tanah milik bersama, dan sebenarnya tanah…

Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Adat Desa Letwurung Kecamatan B…

Eksistensi masyarkat hukum adat di jamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian negara mengakui dan menghormat kesatuan masyarakat hukum adat termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan adat di dalamnya. Desa Letwurung merupakan salah satu Desa di Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan Desa Adat dengan sistem perkawinan atau sistem kekerabata…

Penyelesaian Sengketa Atas Pelanggaran Kesepakatan Adat Pada Meti Kongsi Anta…

Hadirnya hukum antara lain berkaitan erat dengan adanya salah satu bentuk penyelesaian konflik yang netral dan tidak memihak. Dalam pengertian ini, hukum tidak identik dengan negara. Karena dalam masyarakat-masyarakat yang belum mengenal bentuk negara pun sudah terdapat aturan-aturan yang mendasar tentang bagaimana orang harus bertindak bilamana terjadi konflik, umpamanya apabila terjadi pencur…

Kawin Lari Berdasarkan Hukum Adat Di Pulau Buru

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.475 WAI k

Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terkait Dengan Investasi Di Kabupaten …

Di Kabupaten Kepulauan Aru ada kurang lebih 117 desa atau Negeri atau Fanua. Sejak dahulu kala mereka sudah hidup di Kepulauan tersebut secara turun temurun, memiliki hubungan dengan para leluhur, serta memiliki nilai-nilai lokal yang diatur dalam Hukum Adat yang masih diakui dan ditaati dalam kehidupan Masyarkat Hukum Adat sampai saat ini dan dilindungi oleh Hukum Nasional maupun Hukum Int…

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Dati Untuk Kepentingan Umum

Tanah dati yang merupakan bahagian dari tanah ulayat/petuanan yaitu ruang lingkup dari tanah adat.Tanah dati tidak boleh diasingkan atau dialihkan untuk selamanya dalam pengertian di jual atau dihibahkan kepada orang/pihak lain atau orang diluar persekutuan hukum adat setempat, ternyata kini telah banyak yang dialihkan kepemilikannya baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum, berka…

Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Wilayah Ulayat Masyarakat Hukum Adat …

Negara Hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki ole…

Izin Berlabuh Kapal Di Wilayah Petuanan Laut Desa Adat (Studi Di Negeri Hativ…

Penelitian ini membahas mengenai Izin Berlabuh Kapal di Wilayah Petuanan Laut Desa Adat (Studi Di Negeri Hative Besar Kota Ambon). Tujuan penelitian adalah mengetahui Apakah Desa Adat berwenang memberikan izin berlabuh bagi kapal di wilayah petuanan laut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji tentang asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peratu…