Ditapis dengan
Kajian Yuridis Perjanjian Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/…
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Akan tetapi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama dalam masa ikatan perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan ini tentu berpengaruh terhadap harta be…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.592 HUR k
Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Pro…
Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Perkara Nomor 31/Pdt.G/2008/PN.AB). Pengadilan Negeri Ambon telah memeriksa dan memberikan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dimana putusan ini menyatakan bahwa PENGGUGAT dan para ahli warisnnya adalah PEMILIK SAH atas obyek sengketa sert…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.564 SIL p
Pengajuan Gugatan No.222/Pdt.G/2017/PN.AMB Atas Penetapan Konsinyasi Ganti Ke…
Gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap tuntutan tersebut. Putusan yang sudah mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan eksteritorial maka putus…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.555 CLA p
Analisis Putusan Nomor 01/PDT.G/2014/PN.MSH, Terkait Hak Atas Tanah Antara Ma…
Sengketa hak atas tanah di atas timbul karena penyerobotan tanah yang dijadikan dasar gugatan ke pengadilan, yakni sengketa batas tanah. Gugatan yang berupa tuntutan hak atas suatu tanah bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah Eighentrichting. Seperti yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah antara masyarakat Negeri Adat Sawai dan masyarakat Ne…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.516 HAT a
Kajian Yuridis Terhadap Gugur Gugatan Penggugat Dalam Putusan Peceraian
Penelitian mengenai Kajian Yuridis Terhadap gugur Gugatan Penggugat Dalam Putusan Peceraian. Pengadilan agama Ambon telah memeriksa dan memberikan putusan terhadap gugatan yang dimasukan oleh Penggugat yang dimana putusan itu adalah putusan gugur dikarenakan ketidakhadiran pihak Penggugat dalam setiap kali pemanggilan sidang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap saja ti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.511 SIL k
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Dalam Pengujian Peraturan Komisi Pemili…
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung dalam pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Kekuatan Hukum mengikat Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berhubungan dengan permasalahan yang dian…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.348 DAH k
Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dan Surat Edara…
Penegakan prinsip keadilan oleh Mahkamah Konstitusi melahirkan tafsir yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, apabila dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Iindonesia Tahun 1945 maka suatu norma atau undang-undang tetap kontitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, adapun jika tafsir yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap bert…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.347 AMB a
Kekuatan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayag…
Pada saat ini di Indonesia masih banyak produk peraturan yang tumpang tindih dan tidak mengikuti sistem yang baku, termasuk dalam soal nomenklatur yang digunakan oleh tiap-tiap kementerian dan badan-badan pemerintahan setingkat Menteri.Beberapa kementerian mengeluarkan peraturan di bidangnya dengan menggunakan sebutan Keputusan Menteri, dan beberapa lainnya menggunakan istilah Peraturan Menteri…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.344 AND k
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Eksekutif Pasca Putusa…
Penel i t i ani niber t uj uanunt ukmenget ahuiKedudukanKPKsebagai LembagaEksekut i fDanMengkaj ihubunganCheckAndBal anceant ar a Lembaga l egi sl at i f dan eksekut i f di I ndonesi a Ser t a mengkaj i per bandi ngandenganobj ekPut usanMKnomor36/ PUUXV/ 2017danUU 30t ahun2002t ent angKPK. Penel i t i an menggunakan met ode y ur i di s nor mat i f dengan pendekat an per at ur an per undan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.335 REM k
Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor30/PUU-XVI/2018 Terhadap Pasa…
Penel i t i ani niber t uj uanunt ukmenget ahuiPut usanMahkamahKonst i t usi t er kai tdenganpenaf si r anpeker j aanl ai ndal am Pasal182hur uflundangundangpemi l u.Yangmanaput usant er sebutmenaf si r kanSy ar atcal on anggot a DPD peker j aan l ai n i t u t er masukpul a.Mencakup pengur us ( Fungsi onar i )par t aipol i t i kdar iPusatsampaidiDaer ah.Ti pepenel i t i an y angdi gunakanadal a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.334 LON k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara