Ditapis dengan
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan
Hak-hak yang dimiliki pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwasanya setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatdan nilai-nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk me…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan.
- No. Panggil
- SE.3033 TER e1
“Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Melalui Jual Beli Tanpa Pe…
Praktik jual-beli tanah warisan yang tidak menimbulan permasalahan atau keberatan antara para ahli waris dikemudian hari seyogyanya harus ada sepengetahuan dan/atau persetujuan sesama ahli waris, namun dalam kenyataannya Penomena Praktik jual-beli tanah warisan seringkali menimbulkan akibat hukum terhadap proses jual-beli tersebut hal ini disebabkan karena, ketika para ahli waris yan…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Melalui Jual Beli Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris”
- No. Panggil
- SE.3032 GIS e1
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial,
Kemajuan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah memberikan dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek komunikasi dan transaksi. Namun, perkembangan ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial deng…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial,
- No. Panggil
- SP.3055 REN p1
“Pertanggungjawaban Hukum Perdata Daycare Yang Lalai Menjaga Anak
Pasal 1319 KUHPerdata disebutkan ada dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian nominaat (bernama) dan perjanjian innominaat (tidak bernama). Kasus penganiayaan anak yang dititipkan pada tempat penitipan anak (TPA) di Kota Depok, Jawa Barat telah memicu perdebatan tentang pekerja perempuan yang menitipkan anaknya di daycare. Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang keten…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pertanggungjawaban Hukum Perdata Daycare Yang Lalai Menjaga Anak”
- No. Panggil
- SE.3031 MIG
Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Taksi Online Atas Pembatasan Zona Operasi…
Praktek monopoli dalam dunia usaha atau bisnis telah merembes sampai kepada usaha taksi daring yang secara undang-undang disebut sebagai angkutan sewa khusus. Melalui Undang-undang No 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus taksi daring tergolong sebagai angkutan sewa khusus dengan ketentuan wilayah operasional di kawasan perkotaan, bandara udara, pelabuhan atau si…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Taksi Online Atas Pembatasan Zona Operasional di Bandar Udara,
- No. Panggil
- SE.3028 HAM e1
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penegakan hukum lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud dari hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Masyarakat memiliki peran strategis dal…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN LINGKUNGAN HIDUP
- No. Panggil
- SH.766 DUL h1
Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Lari Pada Masyarakat Desa Ondor, Kecamat…
Kawin lari merupakan salah satu bentuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, baik secara administratif maupun substantif, seperti tidak adanya izin orang tua, tidak cukup umur, atau tidak melalui pencatatan resmi negara. Dalam pasal 6 ayat (2-6) mengisyaratkan bahwa, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun dalam melangsungkan perkawinan terlebih dahulu h…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Lari Pada Masyarakat Desa Ondor, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.
- No. Panggil
- SE.3026 ASI e1
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Pengadilan N…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 111 dan Pasal 112 memuat mengenai lamanya ancaman pidana (strafmaat) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum. Sistem penjatuhan pidana seperti ini (dalam UndangUndang ini) bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika. Pada saat memutus suatu perkara, hakim harus memiliki kriteria y…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Pengadilan Negeri Ambon)
- No. Panggil
- SP.3052 PET p1
“Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin Dari Prespektif Hukum Islam
Fenomena perubahan jenis kelamin melalui operasi (transgender) semakin marak terjadi seiring dengan kemajuan teknologi medis dan pergeseran budaya masyarakat. Salah satu kasus yang mencuat adalah perubahan jenis kelamin publik figur Lucinta Luna, yang menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, sosial, dan agama. Dalam hukum Islam, identitas gender merupakan ketetapan ciptaan Allah yang ti…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin Dari Prespektif Hukum Islam
- No. Panggil
- SE.3023 NUL e1
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR…
Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar melalui transaksi online menjadi perhatian serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen serta menimbulkan kerugian ekonomi. Berdasarkan UUPK, konsumen berhak memperoleh produk yang aman dan sesuai standar, sementara kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MELALUI TRANSAKSI ONLINE,
- No. Panggil
- SE.3020 RID e1
Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Antara Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Den…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 66 Ayat (1) menyebutkan Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Didalam ketentuan perjanjian kerja dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Pa…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Antara Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Dengan Pekerja Secara Tidak Tertulis,
- No. Panggil
- SE.3018 MOH e1
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312…
Tindak pidana pembunuhan sebagai pelanggaran hak hidup sering dipicu minuman keras, dan penelitian ini menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk. Pen…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312/pid.b/2023/PN Ambon)
- No. Panggil
- SP.3044 ANI p1
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN…
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahan pertambangan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat membawa dampak buruk terhadap ekosistem dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan izin Pertambang…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN OLEH PERUSAHAN TAMBANG.
- No. Panggil
- SH.764 MAD h1
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Tanah D…
Pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minyak tanah untuk masyarakat secara memadai. Di dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas yang mengatur bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Tanah Di Kabupaten Buru
- No. Panggil
- SH.763 JUN h1
“Pembagian Harta Bersama Kepada Istri Dari Perkawinan Kedua Tanpa Sepenge…
nflik, terutama ketika dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris dari perkawinan pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses pembagian harta kepada ahli waris dan akibat hukum pembagian waris bagi istri dari perkawinan kedua tanpa sepengetahuan ahli waris. Isu hukum dalam penulisan ini adalah bagaimana proses pembagian harta kepada ahli waris dan apa akiba…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pembagian Harta Bersama Kepada Istri Dari Perkawinan Kedua Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris”
- No. Panggil
- SE.3016 DHA e1
Pelanggaran Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Dan Pertanggung Jawabannya.
Kondisi terumbu karang di Wakatobi semakin memprihatinkan. Banyak terumbu karang mengalami kerusakan akibat berbagai aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak atau sianida, perubahan iklim, serta aktivitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan. Untuk mencegah terumbu karang yang terus meningkat. Di perlukan pelestarian terumbu karang yang berkelanjutan sebagai …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pelanggaran Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Dan Pertanggung Jawabannya.
- No. Panggil
- SI.608 INA i1
Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi
Prince Gugu Alam, 202121111, Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi, dibimbing oleh pembimbing I, Reimon Supusepa, dan pembimbing II Jacob Hattu. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan hukum. Untuk mengatasi dampak serius tersebut, sist…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi,
- No. Panggil
- SP.3041 PRI p1
Kedudukan Pemilik Indekos Berdasarkan Hukum Perusahaan,
Pemilik indekos adalah orang pribadi atau badan usaha yang menyediakan tempat tinggal sementara bagi penyewa dengan tingkat pembayaran tertentu. Namun, dengan maraknya indekos kedudukan pemilik indekos masih jadi perdebatan. Karena, secara hukum pelaku usaha indekos tidak termasuk dalam badan usaha yang berbadan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan keduduka…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kedudukan Pemilik Indekos Berdasarkan Hukum Perusahaan
- No. Panggil
- SE.1204 RIA e1
Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Pekerja Upah Harian,
Hubungan kerja dengan sistem upah harian merupakan bentuk hubungan kerja yang lazim diterapkan terutama di sektor informal dan padat karya. Namun dalam praktiknya, pekerja harian seringkali berada dalam posisi yang rentan secara hukum dan ekonomi. Ketidakpastian status kerja, minimnya perlindungan hukum, dan rendahnya akses terhadap hak-hak dasar ketenagakerjaan menjadi persoalan yang m…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Pekerja Upah Harian
- No. Panggil
- SH.762 HAR h1
“Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Oleh Orang Tua Asuh Tanpa Sepengetahu…
Penggantian nama anak adalah tindakan hukum yang berkaitan dengan hak anak atas identitas diri, yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 5 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri, dan Pasal 27 menegaskan bahwa ide…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Oleh Orang Tua Asuh Tanpa Sepengetahuan Orang Tua Kandung”, Dibimbing oleh
- No. Panggil
- SE.1202 MEI e1
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara