Asas-Asas Hukum Adat Bakal Pengantar

Edisi

5

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.57A SUD a

Pemenuhan Hak Atas Pangan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan ICESCR Sert…

Hak atas pangan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara karena merupakan suatu HAM warga negaranya tanpa terkecuali. Pemenuhan hak atas pangan di masa pandemi Covid-19 di Maluku merupakan kewajiban negara terkhususnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memastikan di masa pandemi masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasarnya akan hak atas pangan, jika tidak terpenuhi …

Perlindungan Hukum Bagi IDPs (Internally Displaced Persons) Di Suriah Dalam P…

Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi tahun 1967 menyebutkan bahwa Refugee menjadi tanggung jawab dari UNCHR sedangkan Internally Displaced Persons (IDPs) yang berada di dalam negara tempat terjadinya konflik, tetap mendapat perlindungan dari pemerintah negaranya sendiri, selain itu terdapat perjanjian-perjanjian Internasional yang merupakan hak- hak yang telah d…

Penataan Kabel Dan Pipa Bawah Laut Di Perairan Indonesia Menurut Hukum Intern…

Penelitian ini membahas tentang masalah penataan kabel dan pipa bawah laut di perairan Indonesia menurut hukum internasional yang dalam hal ini UNCLOS 1982 berisi ketentuan-ketentuan untuk mengatur berbagai zona laut dengan status hukum yang berbeda. Secara garis besar, UNCLOS membagi laut ke dalam dua bagian zona yaitu zona-zona yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional. Zona…

Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Tanah Hibah Menurut KUHPerdata

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut dilakukan semasa masih hidup. Secara materil eksistensi Hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara tegas diatur dalam hukum positif di Indonesia didalam KUHPerdata. Selain itu, adanya kemungkinan pembatalan Hibah yang telah diberikan oleh seorang pemberi kepada yang menerima Hibah sebagaimana dijel…

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Acara Adat Ukuwala Mahiate (Bakupukul Manyapu) …

uた肌胸んMahiaIe (Bakupukul Manyapu) di Negeri Mamalan merupakan Salah satu bukti kekayaan budaya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ini tentu s勾a sebagai wujud keanekaragaman masyarakat dan Pluralitas budaya yang ada di Indonesia. Masyarakat Negeri adat Mamala masih melaksanakan tradisi budaya setiap tahun untuk memperingati perayaan hari-hari besar agama Islam, …

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluar…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa, bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintah dan instansi yang terkait dengan beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta dampaknya terhadap kesehatan konsumen. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data ter…

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Masa Pandemi Covid 19

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dalam hubungan kerja sangat dibutuhkan,mengingat kedudukan pekerja/buruh secara sosial-ekonomis sangat lemah terlebih khusus dimasa pandemi covid-19. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian akibat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang berpengaruh pada pendapatan perusahaan, sehingga pekerja harus dirumahkan bahkan juga terjadinya pemutusan hu…

Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa Sesuai Undang-Undang N…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.426 FAT k

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota POLRI Yang Melakukan Tindak Pidana (Stu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1432 ALW p

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan merupakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamananpangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis As…

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Tiakur

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1409 LET p

Penegakan Hukum Terhadap Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif Di Rum…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas penegakan hukum terhadap penyembelian ternak/sapi Ruminansia Betina Produktif Di Rumah Pemotngan Hewan Di Kota Ambon. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptifanalitis. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terknikn pengumpulan bahan hukum melalui stud…

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif adalah dari sisi peraturan perundang-undangan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan peraturan daerah selain itu masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau…

Keabsahan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Oleh Penjabat Bupati Seram Bag…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan surat keputusan dan akibat hukum yang dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur tentang syarat sahnya keputusan yang memuat unsur pejabat berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Penjabat Bupati Seram Bagian Timur mengelu…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Tindakan Parkir Di Jembatan Merah Putih

Penegakan hukum administrasi tentunya tidak terlepas dari yang namanya pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Tetapi dalam melakukan tindakan pengawasan dan penerapan sanksi bagi ketidak taatan warga masyarakat terhadap norma hukum atau peraturan perundang-undangan pemerintah tentunya harus memperhatkan landasan hukum dan substansi normatif yang merupakan sumber keabsaan dan se…

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan…

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas bentuk perlindungan hokum terhadap pekerja seks komersil anak di kepulauan Aru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Nnormatif.Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selan…

Implementasi Negosiasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional …

Tujuan dari penulis ini adalah untuk memberikan penjelasan secara umum tentang metode atau cara-cara penyelesaian sengketa dalam lingkup internasional yang sedang dihadapi oleh negara-negara, Terhadap berbagai cara bagi suatu negara untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional dan tergantung kepada masing-masing negara tersebut untuk cara penyelesaian apakah memiliki penyelesaian dengan…

Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Minuman Sopi

Pengetahuan Tradisional atau traditionalknowledge adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah adat atau tradisi yang sifatnya turun temurun, yangmeliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain sebagainya yang harus dilindungi oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Hak cipta Tahun 2014 bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi…

Keabsahan Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ata…

Keabsahan Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi patut diuji konstitusionalitasnya dikarenakan pembentukan Undang-Undang ini tidak dimuat dalam Program Legislasi Nasional dan terkesan cacat prosedur. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui prosedur pembentukan ser…