Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Mengawasi Tindakan Penyalahgunaan …

Pejabat Pemerintahan yang terjerat penyalahgunaan wewenang karena keputusan maupun tindakan yang dilakukannya telah merugikan masyarakat. Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang dibarengi dengan menyebut jumlah kerugian Negara. Hal ini dipakai sebagai dasar untuk mendakwa seorang Pejabat Pemerintahan telah melakukan penyalahgunaan we…

Peran Pemerintah Provinsi Maluku Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengusah…

Peran Pemerintah menjadi salah satu kunci penting dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Masalah hak tenaga kerja yang sering disepelekan oleh pemberi kerja, seperti masalah upah, bekerja berdasarkan keahlian, mengembangkan kreasi, perlindungan hukum, serta mendirikan atau turut menjadi anggota Perserikatan Buruh, menjadi tanggung jawab yang membutuhkan pengawasan intensif da…

Efektifitas Pengawasan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Pungutan Liar Dalam Pen…

Pengawasan akan mendukung dalam meminimalisir penyimpangan yang terjadi di parkiran. Dalam hal ini pengawasan sangat diperlukan bukan dari sektor parkiran saja melainkan para Jukir juga harus di lakukannya Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum terlalu Efektif. Hal ini menyebabkan ada nama Jukir yang tidak terdaftar di Dinas Perhubungan. Ada juga daerah yan…

Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Permasalahan Pemerintahan …

Pembangunan desa di Indonesia didasarkan pada hukum dimana menjamin setiap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagai pelaksana teknis dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamantkan bawah “Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan k…

Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penjualan Baha…

Penulisan ini terkait dengan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam melakukan Pengawasan terhadap penjualan BBM yang dilakukan secara eceran di pinggiran Jalan. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak secara eceran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian juridis normatif, dengan pendeka…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Kampanye Di Media Sosial

Kampanye merupakan suatu cara untuk menyampaikan visi misi serta menyampaikan program yang di usung oleh pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Seiring dengan perkembangan teknologi kampaye juga di lakukan dengan memanfaatkan medis sosial guna mendapat perhatian dari masyarakat luas. Pada prinsipnya kampanye di media sosial tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, hanya saja yan…

Pengawasan Kepolisian Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Keterlibatan pihak kepolisian untuk mengawasi pengelolaan dana desa hanya berdasarkan pada Memory of Understanding (MoU) yang secara keabsahan dasar legalitas yang lemah. Sebab MoU bukan salah satu rujukan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No.12/2011. Keterlibatan pihak Kepolisian telah bertentangan dengan dengan PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Peng…

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Timor Leste merdeka pada tanggal 20 Mei 2002, sekaligus resmi terlepas dari Indonesia dan memebentuk negara baru yaitu Republik Demokratic Timor Leste (RDTL). Kemerdekaan Timor Leste tentunya mempunyai dampak tersendiri bagi Indonesia. Pada Oktober 2013 Pemerintah Timor Leste membangun jalan yang telah melintasi batas wilayah Indonesia sejauh 500 m dan menggunakan zona bebas sejauh 50 m. Se…

Kajian Hukum Terhadap Orang Asing Yang Berada Di Indonesia Berdasarkan Ketent…

Keimigrasian adalah hal ihwal pengaturan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Republik Indonesia dan pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian maka menurut Undang – Undang Keimigrasian terhadap hal tersebut diatas adalah terdapat dua unsur pengetahuan yang penting, yakni : pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang asing dalam hal in…

Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-450-586-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

351.86 SUH h