Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   321   322   323   324   325   Berikutnya   Halaman Akhir 

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Pada PT. Nusa Ina Group Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite

Fungsi Dan Wewenang Badan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Di Daerah (Studi Terhadap Implementasi Pasal 195 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Detail CantumanXML DetailCite

Implementasi Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri Di Kota Ambon (Studi Pada Pemerintahan Negeri Urimessing)

Detail CantumanXML DetailCite

Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Analisis Terhadap Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)

Detail CantumanXML DetailCite

Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia (Suatu Kajian Menurut Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila)

Detail CantumanXML DetailCite

Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Detail CantumanXML DetailCite

Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Buru

Detail CantumanXML DetailCite

Penghalangan Aparatur Keamanan Terhadap Profesi Wartawan

Detail CantumanXML DetailCite

Tanggung Jawab Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Detail CantumanXML DetailCite

Sistem Parlemen Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Era Otonomi

Detail CantumanXML DetailCite

Eksistensi Soa Pemerintah Dalam Sistem Pemerintahan Adat Di Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah

Detail CantumanXML DetailCite

Wewenang Penetapan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

Detail CantumanXML DetailCite

Implementasi Pembagian Kewenangan Antara Desa Dan Kabupaten (Kajian Terhadap Pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Studi Pada Desa Waemala Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan)

Detail CantumanXML DetailCite

Constitutional Complaint Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite

Penyalahgunaan Trotoir (Trotoar) Sebagai Tempat Untuk Berjualan (Tinjauan Yuridis Terhadap Perda No 7 Tahun 1996)

Detail CantumanXML DetailCite

Fungsi Dan Peran Hukum Huwear Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Di Desa Elaar Lamagorong Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara

Detail CantumanXML DetailCite

Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Detail CantumanXML DetailCite

Peranan Kepolisian Dalam Mewujudkan Good Governance

Detail CantumanXML DetailCite

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) (Studi Kasus Pada Kabupaten Seram Bagian Timur)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   321   322   323   324   325   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 6721 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Nasional "
Saat ini anda berada pada halaman 322 dari total 337 halaman
Permintaan membutuhkan 0.0335 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog