Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   301   302   303   304   305   Berikutnya   Halaman Akhir 

Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Upah Minimum Regional Berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 524 Tahun 2005 (Studi Dalam Bidang Perhotelan Di Kota Ambon)

Detail CantumanXML DetailCite

Penggunaan Hak Inisiatif Oleh DPRD Provinsi Maluku Dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Wewenang Pengelolaan Sumberdaya Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Di Era Otonomisasi

Detail CantumanXML DetailCite

Fungsi Dan Kedudukan Juru Sita Dalam Proses Peradilan Tata Usaha Negara (Suatu Tinjauan Terhadap Pasal 39 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Detail CantumanXML DetailCite

Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dan Implikasinya Terhadap Pemilihan Kepala Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Pengajuan Keberatan Terhadap Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Studi Kasus Atas Penetapan Pajak Pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Awaiya Teluk Elpaputih)

Detail CantumanXML DetailCite

Tinjauan Yuridis Atas Kewenangan Penyelenggaraan Pelabuhan Di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Larangan Atas Kedudukan Kepala Desa Sebagai Pengurus Parpol Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Suatu Kajian Pasal 16 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa)

Detail CantumanXML DetailCite

Penerapan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Bagi Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Detail CantumanXML DetailCite

Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Di Universitas Pattimura

Detail CantumanXML DetailCite

Peranan Panwas Pilkada Dalam Proses Demokrasi Di Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Sengketa Kewenangan Mengadili Pembatalan Sertifikat Antara Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara

Detail CantumanXML DetailCite

Peranan DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap RAPBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2005

Detail CantumanXML DetailCite

Eksistensi Dan Tolak Ukur Pengadilan Pajak (Suatu Telaah Yuridis-Normatif Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak)

Detail CantumanXML DetailCite

Peran Dan Fungsi DPRD Pada Daerah Pemekaran SBB Dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Mekanisme Pengangkatan Sekretaris Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Tinjauan Yuridis Atas Penerapan Pasal 202, UU Nomor 32 Tahun 2004)

Detail CantumanXML DetailCite

Fungsi Pengawasan Oleh Dinas Tenaga Kerja Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite

Fungsi Dan Peranan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Detail CantumanXML DetailCite

Proses Politik Yang Demokratis Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Suatu Tinjauan Yuridis Atas Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)

Detail CantumanXML DetailCite

Efektivitas Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   301   302   303   304   305   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 6184 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas Dan Mandiri "
Saat ini anda berada pada halaman 301 dari total 310 halaman
Permintaan membutuhkan 0.02201 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog