Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   301   302   303   304   305   Berikutnya   Halaman Akhir 

Pengajuan Keberatan Terhadap Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Studi Kasus Atas Penetapan Pajak Pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Awaiya Teluk Elpaputih)

Detail CantumanXML DetailCite

Tinjauan Yuridis Atas Kewenangan Penyelenggaraan Pelabuhan Di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Larangan Atas Kedudukan Kepala Desa Sebagai Pengurus Parpol Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Suatu Kajian Pasal 16 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa)

Detail CantumanXML DetailCite

Penerapan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Bagi Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Detail CantumanXML DetailCite

Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Di Universitas Pattimura

Detail CantumanXML DetailCite

Peranan Panwas Pilkada Dalam Proses Demokrasi Di Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Sengketa Kewenangan Mengadili Pembatalan Sertifikat Antara Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara

Detail CantumanXML DetailCite

Peranan DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap RAPBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2005

Detail CantumanXML DetailCite

Eksistensi Dan Tolak Ukur Pengadilan Pajak (Suatu Telaah Yuridis-Normatif Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak)

Detail CantumanXML DetailCite

Peran Dan Fungsi DPRD Pada Daerah Pemekaran SBB Dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Mekanisme Pengangkatan Sekretaris Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Tinjauan Yuridis Atas Penerapan Pasal 202, UU Nomor 32 Tahun 2004)

Detail CantumanXML DetailCite

Fungsi Pengawasan Oleh Dinas Tenaga Kerja Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite

Fungsi Dan Peranan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Detail CantumanXML DetailCite

Proses Politik Yang Demokratis Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Suatu Tinjauan Yuridis Atas Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)

Detail CantumanXML DetailCite

Efektivitas Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Detail CantumanXML DetailCite

Pelayanan Medis Bagi Peserta Asuransi Kesehatan (ASKES) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon (Suatu Tinjauan Yuridis)

Detail CantumanXML DetailCite

Kebebasan Pers Di Era Reformasi Dan Manfaatnya Terhadap Proses Demokrasi Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

Analisis Yuridis Terhadap Surat Dirjen Otda Nomor 131.71/920/OTDA Terhadap Pilkada Di Kabupaten Seram Bagian Barat Dikaitkan Dengan TAP MPR No. III/MPR/2000 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite

Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kaitan Dengan Penerapan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/KPTS-II/2003

Detail CantumanXML DetailCite

Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Di Daerah Konflik (Suatu Tinjauan Terhadap Fungsi Dan Tugas Kepolisian Di Maluku)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   301   302   303   304   305   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 6179 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Kebebasan Pers Dan Kaitannya Dengan Penegakan Hak "
Saat ini anda berada pada halaman 301 dari total 309 halaman
Permintaan membutuhkan 0.03156 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog