Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   296   297   298   299   300   Berikutnya   Halaman Akhir 

Perlindungan Hukum Bagi Peserta Jamsostek (Studi Tentang Implementasi UU No. 3 Tahun 1992 Di Kota Ambon)

Detail CantumanXML DetailCite

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja (Kajian Terhadap Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja)

Detail CantumanXML DetailCite

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada

Detail CantumanXML DetailCite

Pembangunan Merdeka Square Di Kota Ambon (Suatu Tinjauan Dari Hukum Tata Ruang)

Detail CantumanXML DetailCite

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Dalam Mengelola Potensi Sumber Daya Perikanan

Detail CantumanXML DetailCite

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite

Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Sebagai Mitra Pemerintah Kota Ternate Dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memberi Putusan Terhadap Pelaksanaan Impeachment

Detail CantumanXML DetailCite

Batas Kewenangan Provinsi Maluku Di Wilayah Laut (Kajian Atas Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah)

Detail CantumanXML DetailCite

Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Perwakilan Di Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Efektivitas Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Program Legislasi Daerah (Studi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku)

Detail CantumanXML DetailCite

Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Saniri Negeri Dalam Proses Pemilihan Raja Negeri Tial Kabupaten Maluku Tengah

Detail CantumanXML DetailCite

Batasan Kasasi Sengketa Tata Usaha Negara Tertentu (Kajian Yuridis Pasal 45A Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)

Detail CantumanXML DetailCite

Implementasi Kewenangan Pengelolaan Di Bidang Kepariwisataan Antara Pemerintah Propinsi Maluku Dan Pemerintah Kota Ambon

Detail CantumanXML DetailCite

Kajian Yuridis Tentang Wewenang Jaksa Sebagai Pengacara Negara

Detail CantumanXML DetailCite

Fungsi Dan Wewenang Polisi Hutan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Pengelolaan Hutan Pada Wilayah Ulayat Masyarakat Adat Di Kabupaten Maluku Selatan

Detail CantumanXML DetailCite

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD MTB Terhadap Eksekutif Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Detail CantumanXML DetailCite

Tinjauan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2005 - 2006

Detail CantumanXML DetailCite

Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Yang Membatalkan Peraturan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Implikasi Yuridis Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendidikan Oleh Pemerintah (Kajian Tentang Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi No : 012/PUU-III/2005)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   296   297   298   299   300   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 6196 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas Dan Mandiri "
Saat ini anda berada pada halaman 300 dari total 310 halaman
Permintaan membutuhkan 0.03163 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog