Pengaturan Tawanan Perang Berdasarkan Hukum Islam

Pengaturan tawanan perang merupakan hal yang sering terjadi ketika adanya sebuah peperangan, di dalam agama Islam juga mengatur tentang hal tersebut. Dalam memperlakukan tawanan perang Islam memiliki peraturan dan ketentuan dalam memperlakukannya, dan semua itu tercantum dalam syariat Islam, baik berdasarkana pada ajaran-ajaran Islam, Al-Quran ataupun hadits. Beberapa kasus mengenai penyik…

Peran Pemerintah Provinsi Maluku Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengusah…

Peran Pemerintah menjadi salah satu kunci penting dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Masalah hak tenaga kerja yang sering disepelekan oleh pemberi kerja, seperti masalah upah, bekerja berdasarkan keahlian, mengembangkan kreasi, perlindungan hukum, serta mendirikan atau turut menjadi anggota Perserikatan Buruh, menjadi tanggung jawab yang membutuhkan pengawasan intensif da…

Fungsi Pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah …

BPD pada hakikatnya adalah apirasi dari masyarakat, Demokrasi memberikan ruang gerak untuk masyarakat berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintah. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam membuat kebijakan dan menyalurkan aspirasi melalui BPD, jadi dalam membuat segala keputusan, progam Desa harus melihat kebutuhan masyarakat sehingga mereka merasa ikut memiliki. Nilai control dalam dir…

Mekanisme Penegakan Hukum Kejahatan Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter

Persoalan tentang mekanisme penegakan hukum kejahatan perang sangat berkaitan erat dengan hukum Humaniter, ketentuan hukum humaniter dimaksud telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I, II, 1977 dan III 2005. Namun dalam tatanan penegakan hukumnya belum maksimal. Oleh karena itu, maka akan dikaji tentang mekanisme penegakan hukum kejahatan peran…

Peranan Perwakilan Konsuler Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerj…

Indonesia merupakan salah satu Negara yang paling aktif dalam melakukan kerja sama ketenagakerjaan dengan negara lain, hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaikan devisa negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan angka pengangguran, namun tak jarang hal ini justru menjadi bumerang bagi para TKI yang ada di luar negeri, adanya tindakan kekerasan yang…

Peran Asean Dalam Pemberantasan Kejahatan Terorisme Perspektif Hukum Transnas…

Persoalan yang bersifat transnasional seperti terorisme telah memberikan tantangan bagi negara anggota ASEAN dalam mempertahankan peran sentral negara. Terorisme telah menjadi ancaman paling serius bagi kemanusiaan dan peradaban serta membawa dampak sangat besar di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tingkat regional, Asia Tenggara merupakan kawasan yang menghadapi tantanga…

Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menyelidiki Perbuatan Melawan …

Dinamika keamanan Internasional pada era globalisasi tidak hanya didominasi oleh persoalan konvensional, namun juga berkaitan dengan kejahatan luar biasa, salah satunya adalah peredaran narkotika dan obat bius. Dalam proses penegakan kejahatan Narkotika, Mahkamah Pidana Internasional berlandaskan pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Dan apabila negara dalam penegakan narkotika sampai pada pela…

Aliansi Rusia-Suriah Dalam Penyerangan Kota Ghouta Timur Dalam Perspektif Huk…

Dengan banyaknya kelompok anti rezim mendorong rezim pemerintahan Bashar Al Assad dengan Rusia melakukan pemboman yang besar di Ghouta Timur. Ghouta Timur telah dibombardir dengan menggunakan barel, bom, senjata kimia, serangan artileri dan udara dalam waktu yang lama oleh rezim pemerintahan Bashar Al Assad dengan bekerja sama dengan Rusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis n…

Kanun : Jurnal Ilmu hukum

Edisi

No. 24 Tahun IX Desember 1999

ISBN/ISSN

0854-5499

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

J.4-99 JUR k

Jurnal Keadilan

Edisi

Vol. 2 No. 3 Tahun 2002

ISBN/ISSN

1411-7533

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

J.2-02.2.3 JUR k