Kewenangan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menunjang Sistem Pera…

Pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai instansi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh kerena itu pelaksaan kewenagan komisi pemberantas korupsi dalam Undang-undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan instansi tersebut. Berdasarkan uraian …

Eksistensi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Peran advokat dalam mendampingi klien dan memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa sudah diatur dalam beberapa peratura perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor tahun tentang bantuan Hukum, Namun keberadaan atau …

Tinjauan Yuridis Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-…

Kehadiran lembaga praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penaha…

Pemeriksaan Perkara Pidana Anak Pada Tahapan Penyidikan (Kajian Undang-Undang…

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Hal ini memunculkan permasalahan : “Bagaimana …

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Dalam Prespektif Manajemen Peradilan …

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penegakan hukum tindak pidana perikanan dilihat dari prespektif hukum dalam peradilan pidana di Indonesia, Masing-masing aparatur pemerintah penegak hukum berdasarkan penunjukan oleh ketentuan peraturan yang ada menjadikannya sebagai dasar bertindak dalam melaksanakan fungsi dalam penegakan hukum di laut. Masing-masing aparat yang mengemban amanah u…

Tinjauan Yuridis Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini mengkaji apakah pelaksanaan peradilan In Absentia terhadap terdakwa tindak pidana korupsi tidak melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan peradilan In Absentia terhadap terdakwa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan …

Kajian Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Proses Praperadilan Pidana (Studi Pu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.999 FRA k

Manfaat Teori Utilitarian Dalam Sistem Pemidanaan Anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.587 KAY m

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Faktual Ba…

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana bagai masyarakat untuk mencari keadialan atas tindakan pejabat pemerintah, kewenangan ini sejalan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik, untuk menuju sistem pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan asas negara hukum. Penulisan ini menyangkut tentang kewenangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan memutuskan sutu tin…

Undang-Undang Peradilan Indonesia

Edisi

Lengkap

ISBN/ISSN

978-602-8733-09-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348 FOK i

Kitab UU Peradilan Umum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347 FOK k

Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Badan Peradilan Dan Pen…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3944-34-0

Deskripsi Fisik

976 hlm.; 15,5 x 24,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 SEM h

UU RI Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348 CEM u

Analisis Evaluasi Hukum Tentang Yurisprudensi Peradilan Agama (Lanjutan)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2X4.6 ANA a

Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

978-602-8730-61-7

Deskripsi Fisik

xxvi, 686 hal., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 TRI h

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

978-602-422-133-1

Deskripsi Fisik

xii, 302 hlm., 13.5 x 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.04 SET s

Proses Peradilan Soeharto

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95698-1-8

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 JOK p

Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

979-41-4073-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346 MUL k

Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-269-5

Deskripsi Fisik

xii, 280 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347 MAR h

Analisa Kritis Putusan-Putusan Peradilan Niaga

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

380.03 ANA a