Korupsi mampu melumpukan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja,dari berbagai strata dan ekonomi. Indonesia sebenarnya telah memilikiperaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsisi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 tentang perberantasan tindak pidana korupsi. Nam…
Pelaksanaan Maano sebagai lembaga bagi hasil di Negeri Rutong dikaitkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Peraturan perundang-undangan ini telah jelas mengatur menyangkut perjanjian bagi hasil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, namun didalam masyarakat adat perjanjian bagi hasil masih mempergunakan sistim kerja sama yang dikenal dalam istila …
Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengakui hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat terutama dibidang pemerintahan desa adat. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan desa adat harus berdasarkan susunan asli serta hak asal-usul desa adat. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-387 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Saniri Negeri Assiluluyang berdasar kepada Peraturan Daerah Kabupat…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan perekonomian semakin meningkat yang menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya kualitas lingkungan hidup atas ancaman dari pencemaran akibat buangan limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha meskipun pengaturan pengelolaan limbah cair domestik telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingk…