Ditapis dengan
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Eksekutif Pasca Putusa…
Penel i t i ani niber t uj uanunt ukmenget ahuiKedudukanKPKsebagai LembagaEksekut i fDanMengkaj ihubunganCheckAndBal anceant ar a Lembaga l egi sl at i f dan eksekut i f di I ndonesi a Ser t a mengkaj i per bandi ngandenganobj ekPut usanMKnomor36/ PUUXV/ 2017danUU 30t ahun2002t ent angKPK. Penel i t i an menggunakan met ode y ur i di s nor mat i f dengan pendekat an per at ur an per undan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.335 REM k
Kedudukan Saniri Negeri Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengakui hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat terutama dibidang pemerintahan desa adat. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan desa adat harus berdasarkan susunan asli serta hak asal-usul desa adat. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-387 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Saniri Negeri Assiluluyang berdasar kepada Peraturan Daerah Kabupat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.313 NAM k
Kedudukan Hukum Pelaksana Tugas
Secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Disebutkan Plt punya kewenangan sama, menyetuju…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.306 KAU k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara