Ditapis dengan
Penangguhan Hak Paten Vaksin Di Masa Pandemi Covid-19
Sejak berlangsungnya pandemi Covid-19, upaya mitigasi berupa vaksinasi yang telah dijalankan sejauh ini dipercaya dapat mencegah penularan covid-19. Dengan demikian sejumlah inventor dari berbagai negara telah menemukan vaksin yang memiliki nilai intelektual dan kemudian dilindungi oleh hak paten. Keberadaan sistem paten yang membatasi penggunaan invensi tanpa izin dari inventor tidak …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.833 JOS p
Implementasi Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara, sehingga penerimaan menjadi primadona yang dianggap sebagai tulang punggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam perkembangannya, pajak dapat dipahami karakter, sifat dan fungsinya dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para Sarjana yang membidangi disiplin Ilmu Hukum Pajak.. Dasar konstitusional kewajib…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.483 ATA i
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT.Reminal Utama Sakti Terhadap …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT.Reminal Utama Sakti terhadap kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan, dan dalam memberikan penjelasan mengenai Pengaruh pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Reminal Utama Sakti terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Fena Fafan Kabupate…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.832 SOL p
Prinsip In Absensia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Per…
Peradilan in absentia pada tindak pidana korupsi telah menjadi pro dan kontra sampai saat ini, ada anggapan bahwa peradilan in absentia merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dikarenakan terkait dengan hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang memiliki hak untuk membela dirinya dalam persidangan , disisi lain peradilan in absentia dapat dilaksanakan sejauh terdakwa tid…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1585 TAH p
Tanggung Jawab Negara Dalam Menjaga Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Maritim
Keselamatan pelayaran dan keamanan maritim merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Negara dalam hal ini bertanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan penggunaan laut dari segala macam ancaman khususnya seperti ancaman kekerasan, ancaman terhadap sumber daa laut dan lingkungan, serta ancaman pelanggaran hukum. Praktiknya, harapan tersebut masih terk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.342 LAT t
Akibat Hukum Dilibatkannya Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Antara Mil…
louw selaku Pembimbing I dan R. M. Waas selaku Pembimbing II. Hubungan antara orang atau kelompok orang yang tergabung dalam suatu komunitas kebangsaan atau kenegaraan yang berlainan itu dapat merupakan hubungan tak langsung atau resmi yang dilakukan oleh para pejabat negara yang mengadakan berbagai perundingan atas nama negara dan meresmikan persetujuan yang dicapai dalam perjanjian a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.341 SEP a
Pengenaan Sanksi Pidana Denda Bagi Orang Yang Menolak Untuk Divaksin
Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden N0 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) telah mengatur mengenai sanksi bagi orang yang menolak vaksin akan dikenakan Sanksi Pidana Denda. Namun Hasil kajian Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI dari April hing…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1584 LAI p
Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Download Film Pada Situs Ilegal
Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah tipe penelitian empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan kepustakaan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum hak cipta terhadap downlo…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.831 HAH p
Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Menentukan Kerugi…
Kehadiran Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.482 WAE k
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Hak Milik Atas Tanah
Transmigrasi merupakan program pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Program transmigrasi berlangsung dengan adanya penyediaan fasilitas oleh pemerintah kepada para transmigran, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.481 TAN k
Tinjauan Kriminologis Penyalahgunaan Obat Atau Zat Adiktif Oleh Anak Yang Men…
Penyalahgunaan obat atau zat adiktif oleh anak di Kota Dobo sudah meningkat dan perlahan merusak masa depan anak sehingga perlu diperhatikan agar tidak merusak generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas factor-faktor yang menyebabkan anak mengkonsumsi obat-obat dan zat adiktif di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Jenis penelitian yang digunakan yaitu …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1583 OHO t
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengguntingan Bendera Negara Republ…
Tindak pidana penghinaan bendera Merah Putih seringkali masih terus terjadi seperti yang dilakukan di beberapa wilayah yakni pembakaran bendera di Karawang Jawa Barat dan Malasya, bendera bergambar palu di Universitas Hassanudin dan bendera yang di sikat dengan sikat Water Closet (WC). Tentu bentuk penghinaan bendera Merah Putih ini melanggar ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1582 IWA p
Legalitas Hukum Internasional Tentang Pengakuan Negara-Negara Terhadap Konfli…
Penelitian ini dilatar belakangi perseturuan kedaulatan negara antara Negara China dan Taiwan Sikap permusuhan juga terjadi antara otoritas China dan Taiwan yang menjadi propinsi ke 23 China namun terpisah secara administratif yang berbicara tentang legalitas pengakuan hukum internasional. dalam penulisan ini antara lain status Taiwan dalam kedaulatan Negara China. Selain dari pada itu,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.340 URU l
Perjanjian Jual Beli Pohon Musiman Didalam Masyarakat Desa Sanahu Seram Bagia…
Perjanjian jual beli telah mengalami banyak perkembangan, terutama mengenai tata cara atau bentuk yang digunakan. Salah satunya adalah merupakan bentuk perkembangan objek dalam perjanjian jual beli. Perjanjian merupakan kerja sama yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainya. Terhadap perjanjian kerja sama berlaku ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata tentang perjanjian dan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.830 KAI p
Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berkedok Asisten Rumah Ta…
Perdagangan orang adalah suatu bentuk perlakuan buruk terhadap manusia yang melanggar harkat dan martabat. Tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas dari berbagai metode yang digunakan oleh para pelaku, metode tersebut biasanya disebut dengan modus operandi. Modus yang dijalankan biasanya dilakukan secara perorangan atau secara berkomplotan. Strategi yang digunakan oleh para sindik…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1581 SAL m
Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seks…
Bantuan Hukum dalam sistem peradilan pidana memegang peran yang sangat penting guna terjaminnya suatu proses peradilan yang adil (fair) dan manusiawi. Pemberian bantuan hukum berupa pendampingan penasehat hukum bagi tersangka dalam proses penyelidikan merupakan sarana penunjang penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak – hak asasi manusia tersangka dari kemungkinanan adan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1580 LEI p
Tindak Pidana Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Pengobatan
Ganja merupakan narkotika golongan I memuat Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai bahan pengobatan apapun. Hanya Narkotika Golongan II dan III yang dapat dijadikan sebagai bahan obat. Lebih lanjut dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur soal pengunaan Narkotika II dan III dalam jumlah terbatas dapat digunaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1579 KAY t
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Karya Sastra Ilustrasi (Komik) Yang DiPublish D…
Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuidanmenganalisatanggung jawabhukum terhadappihakyangmempublikasikankomikpadasitusonline tanpaizinpenciptadalamtinjauanpadaUndang-UndangNomor28Tahun2014 TentanghakCiptadanuntukmengetahuidanmenganalisaperlindunganhukum terhadappelanggarankaryasastrailustrasi(komik)yangdipublishpadasitus onlinetanpaseizinpenciptakomiktersebut. Denganmenggunakanmetodepen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.829 PAN t
Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara K…
Apabila melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat beberapa asas, salah satunya adalah asas kelangsungan usaha. Namun dalam praktiknya, penerapan asas kelangsungan usaha ini sangat sulit diterapakan bagi debitor. Hal ini dikarenakan syarat permohonan kepailitan sangat mudah dilakukan dan melalui pembuktian…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.828 SIM p
Pembatasan Terhadap Hak-Hak Perempuan Oleh Taliban Perspektif Convention on T…
Afghanistan merupakan negara yang masih harus berjuang dalam memulihkan hak-hak kesetaraan kaum perempuan. Diskriminasi menjadi masalah yang paling sensitif permasalahan ini mulai terjadi ketika Taliban berhasil memerintahkan Afghanistan pada tahun 2001. Taliban pertama kali muncul pada awal 1990-an di antara Pakistan setelah pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Gerakan ini mulanya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.338 MOL p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara