Ditapis dengan
Sanksi Administrasi Dalam Instruksi Gubernur Nomor 03 Tahun 2021
Tindakan penetapan status darurat kesehatan menimbulkan problematik, yakni apakah kedaruratan COVID-19 di Indonesia sama dengan keadaan bahaya atau kegentingan yang memaksa. Disisi lain pemerintah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan kegentingan yang memaksa dengan lewat diterbitkannya Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Ber…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.484 TAN s
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Melakukan Transaksi Online
Privasi merupakan hal yang sangat penting bagi individu karena pada dasarnya seseorang pasti memiliki sisi diri yang tidak ingin diketahui orang lain dan akan ada keinginan dari individu tersebut untuk melindungi rahasia dirinya. Sehingga permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi konsumen pada perdagangan elektro…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.839 HAU p
Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambon No 220/Pdt.G/2021/PA.A…
Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1. Namun, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang Pasal 3 ayat 2. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihakpihak yan bersangkutan, hanya dapat di lakukan dengan beberapa persyaratan sebagai…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.837 HAR k
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Pasal 6. Dalam penerapannya masih ada yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan cara menyerang objek vital dan fasilitas publik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1586 SIA p
Analisis Hukum Internasional Tentang State Sponsored Terrorism
Negara adalah salah satu subjek hukum internasional yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi Hak Asasi Manusia dari setiap individu yang ada dalam wilayah kedaulatannya. Namun fakta menunjukan bahwa terdapat negara-negara menjadi sponsor atau dengan kata lain negara memberikan dukungan baik secara langsung atau tidak langsung kepada kelompok teroris untuk menjalankan aksinya. Ist…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.344 COR a
Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Perusahaan Dalam Kaitannya Dengan …
Pada era globalisasi ini, berbagai cara dilakukan oleh perorangan atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan mendapatkan informasi yang memiliki nilai ekonomis (rahasia dagang) tanpa memperdulikan legalitasnya, yang mana bocornya informasi tersebut dari suatu perusahaan dapat memberikan kerugian pada suatu perusahaan, sebagai contoh Putusan MA Nomor 1713K/Pdt/2…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.838 NUS p
Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Pada Pengadilan Agam…
Penyelesaian sengketa ataupun konflik yang senantiasa terdjadi di masyarakyat yang disebabkan oleh harta peninggalan, oleh karena itu melahirkan perselisihan dan bahkan menimbulkan konflik antar pihak. Pihak-pihak yang bersengketa diberikan kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesiaan sengketa yang dikehendaki. Sehingga Dalam penyelesaian sengketa waris, sebagimana dalam K…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.836 NGA p
Eksistensi Tradisi Grindadrap dan Potensinya Terhadap Pelestarian Lumba-Lumba…
Perlindungan lumba-lumba menjadi isu hukum internasional yang mendapat banyak perhatian internasional semenjak masalah terbunuhnya 1.428 ekor lumba-lumba di Kepulaun Faroe karena Tradisi Grindadrap yang merupakan tradisi tahunan di dalam masyarakatnya. Namun keberadaan tradisi ini dianggap merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional berdasarkan pada International Convention for…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.343 TUT e
Restrukturisasi Kredit Sebagai Solusi Bagi Debitur Terdampak Covid-19
Pengembangan usaha atau bisnis sangat membutuhkan tambahan modal yang bisa diperoleh melalui pinjaman bank atau yang dikenal dengan istilah perjanjian kredit. Umnumnya perjanjian kredit pihak perbankan membutuhkan jaminan. Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan kewajiban kepada pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu denga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.835 TUA r
Analisa Yuridis Terhadap Penernitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pada Wilayah Pe…
Keabsahan kepastian penerbitan sertifikat hak atas tanah pada kawasan wilayah pesisir pantai berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya dapat dibrikan kapeda masyarakat hukum adat setempat berdasarkan latar belakang sejarah yang telah menetap selama bertahun-tahun, namun dalam kenyataan pemberian hak atas tanah pada masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir pantai yang terjadi saat i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.834 BEL a
Penangguhan Hak Paten Vaksin Di Masa Pandemi Covid-19
Sejak berlangsungnya pandemi Covid-19, upaya mitigasi berupa vaksinasi yang telah dijalankan sejauh ini dipercaya dapat mencegah penularan covid-19. Dengan demikian sejumlah inventor dari berbagai negara telah menemukan vaksin yang memiliki nilai intelektual dan kemudian dilindungi oleh hak paten. Keberadaan sistem paten yang membatasi penggunaan invensi tanpa izin dari inventor tidak …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.833 JOS p
Implementasi Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara, sehingga penerimaan menjadi primadona yang dianggap sebagai tulang punggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam perkembangannya, pajak dapat dipahami karakter, sifat dan fungsinya dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para Sarjana yang membidangi disiplin Ilmu Hukum Pajak.. Dasar konstitusional kewajib…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.483 ATA i
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT.Reminal Utama Sakti Terhadap …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT.Reminal Utama Sakti terhadap kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Fena Fafan Kabupaten Buru Selatan, dan dalam memberikan penjelasan mengenai Pengaruh pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Reminal Utama Sakti terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Fena Fafan Kabupate…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.832 SOL p
Prinsip In Absensia Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Per…
Peradilan in absentia pada tindak pidana korupsi telah menjadi pro dan kontra sampai saat ini, ada anggapan bahwa peradilan in absentia merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dikarenakan terkait dengan hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang memiliki hak untuk membela dirinya dalam persidangan , disisi lain peradilan in absentia dapat dilaksanakan sejauh terdakwa tid…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1585 TAH p
Tanggung Jawab Negara Dalam Menjaga Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Maritim
Keselamatan pelayaran dan keamanan maritim merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Negara dalam hal ini bertanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan penggunaan laut dari segala macam ancaman khususnya seperti ancaman kekerasan, ancaman terhadap sumber daa laut dan lingkungan, serta ancaman pelanggaran hukum. Praktiknya, harapan tersebut masih terk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.342 LAT t
Akibat Hukum Dilibatkannya Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Antara Mil…
louw selaku Pembimbing I dan R. M. Waas selaku Pembimbing II. Hubungan antara orang atau kelompok orang yang tergabung dalam suatu komunitas kebangsaan atau kenegaraan yang berlainan itu dapat merupakan hubungan tak langsung atau resmi yang dilakukan oleh para pejabat negara yang mengadakan berbagai perundingan atas nama negara dan meresmikan persetujuan yang dicapai dalam perjanjian a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.341 SEP a
Pengenaan Sanksi Pidana Denda Bagi Orang Yang Menolak Untuk Divaksin
Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden N0 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) telah mengatur mengenai sanksi bagi orang yang menolak vaksin akan dikenakan Sanksi Pidana Denda. Namun Hasil kajian Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI dari April hing…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1584 LAI p
Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Download Film Pada Situs Ilegal
Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah tipe penelitian empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan kepustakaan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum hak cipta terhadap downlo…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.831 HAH p
Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Menentukan Kerugi…
Kehadiran Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.482 WAE k
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Hak Milik Atas Tanah
Transmigrasi merupakan program pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Program transmigrasi berlangsung dengan adanya penyediaan fasilitas oleh pemerintah kepada para transmigran, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.481 TAN k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara