Tanggung Jawab PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) atas Perbuatan Wanprestasi Te…

Perjanjian yaitu persetujuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal, yang mana jika salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian yang dilakukan maka pihak terebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena adanya kesengajaan dan kelalaian dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Wanprestasi adalah…

Fungsi Surat Ketetapan Pajak Dalam Pembayaran Pajak

Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan secara tegas mengatur arti tentang Surat Ketetapan Pajak serta jenis-jenisnya. Ini berarti Surat Ketetapan Pajak dalam pajak sangat penting oleh sebab menyangkut administrasi perpajakan. Seperti pada ketentuan huku…

Analisis Yuridis Terhadap Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Kelur…

Sengketa tanah yang tejadi di Kelurahan Watolo yang tidak pernah terselesaikan selama hampir dua dekade, atas inisiatif salah satu pihak sehingga sengketa tersebut dibawa ke kelurahan untuk diselesaikan secara mediasi. Setelah berjalannnya mediasi ternyata tidak menemukan titik temu namun Lurah tetap memutuskan bahwa tanah tersebut harus dibagi dua kepada para pihak yang bersengketa m…

Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Ambon Oleh Direktorat Reserse Nark…

t menekan angka penyalahgunaan narkotika khususnya di Kota Ambon tetapi dalam kenyataanya data statistik penyalahgunaan narkotika di Kota Ambon mengalami peningkatan mulai dari tahun 2018-2021 seperti yang tertera pada data rekapitulasi Tindak Pidana. Narkotika Tahun 2018-2021 yaitu: pada Tahun 2018 terdapat 140 kasus, Tahun 2019 tedapat 123 kasus, tahun 2020 terdapat 143 kasus sedang…

Pertanggungiawaban Negara China Akibat Pencermaran Di Laut China Selatan Dala…

Salah satu perusahaan analasis ciira satelii yaittt iiead {)i Sinruinrnr yang berkecludukan di lrlegara Anerika Serikat, mencmukan bahwa tciair terjacli pencemaran terhadap lingkungan laut pada kawasan Laut Clhina Selatan tepatnya di iiepulauan Spratl_v yaitu puiau karang Whitsun Recf yang masih menjadi bagian dari Zona Ekonorni Eksklusif clali Ncgara Filipina. Ilat ini yitfls tnemotivasi …

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Yang Telah …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.843 SIM p

Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha jasa Pembiayaa…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha jasa Pembiayaan Keuangan dan juga akibat hukum dari pelanggaran penggunaan data pribadi oleh pelaku usaha jasa keuangan melakukan promosi dan penawaran jasa. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi adala tipe penelitan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah met…

Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri Di Sap…

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Pendekatan Restorative Justice yang dilaksanakan oleh Polsek Saparua dalam penyelesaian konflik antar negeri di saparua, sebagai tujuannya antaranya yaitu untuk mengetahui apa saja manfaat dan hambatan-hambatannya yang ditemui dalam penerapan pendekatan restorative justice . Metode penelitian ini merupakan penelitian yur…

Penyalahgunaan Wewenag Kepala Desa Dalam Membuat Surat Keterangan Tanah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.487 TUH p

Legalitas Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika

Masalah penyalahguna narkotika yang lebih dikenal masyarakat sebagai narkotika merupakan masalah yang sangat rumit, karena membutuhkan penanggulangan secara luas dengan melibatkan kerjasama multi sektoral, multidisiplin, dan peran aktif dari pihak terkait. masyarakat yang dilakukan secara terus menerus, konsekuen dan konsisten. Demi menyelamatkan pecandu narkoba dari bahaya yang menyert…

Perlindungan Objek Sipil Dalam Konflik Bersenjata Ukraina Dan Rusia

Hukum humaniter internasional merupakan hukum yang di buat untuk meringankan penderitaan akibat kondisi perang dengan cara melindungi pihak yang tidak bisa mempertahankan diri dengan mengatur sarana dan metode perang. dalam kajian hukum humaniter disebut obyek sipil. Objek sipil adalah semua obyek yang bukan objek militer, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sasaran serangan piha…

Pertanggungjawaban Hukum Nahkoda Kapal Yang Berlayar Tanpa Persetujuan Berlay…

Nakhoda mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keselamatan dan keamanan melayarkan kapalnya. Oleh karena itu, untuk melakukan pelayaran terdapat salah satu persyaratan yaitu surat persetujuan berlayar dari syahbandar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 219 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikelu…

Penerapan Ajaran Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Putusan Nomor 372/Pid.B/202…

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (wederrechtelijkheid atau onrechtmatigheid), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (strafuitsluitings-grond) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (rechtvaardigings-grond) disebut fait justificatief. Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi: “Barang …

Akibat Hukum Kepala Daerah Tidak Melanjutkan Hasil Audit Inspektorat Daerah

Pembimbing II. Keberadaan Inspektorat daerah membantu kepada daerah mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan ol…

Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana dalam Persidangan yang Bersifat On…

Persidangan elektronik/online sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, telah memberi andil positif pada proses pembuktian dalam persidangan perkara pidana di Indonesia. Penulisan dengan judul : “Keabsahan Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Bersifat Online”, memiliki rumusan masalah apakah proses pembuktian perkara pidana yang dilakukan secara on…

Tanggung Jawab Produk Big Star Celular Kepada Konsumen Dalam Transaksi Jual B…

Penelitian yang berjudul TANGGUNG JAWAB PRODUK BIG STAR CELULAR KEPADA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TELEPON GENGGAM TANPA GARANSI/ILLEGAL, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan konsumen merupakan suatu tindakan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen, Dalam usaha perkonomian, ada yang namanya hubungan timbal balik antara pelaku usaha d…

Pelaksanaan Perjanjian Babalu dalam Masyarakat Negeri Sanahu

Dalam kehidupan sehari – hari, manusia tidak terlepas dari melakukan kegiatan perjanjian, baik yang dilakuan secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Pasal 1313 mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhada…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi dan Pengaruhnya bagi Hubungan Diplom…

Kebijakan Pemerintah Afganistan yang pro Barat dan berideologi sekuler menimbulkan reaksi keras dari kelompok-kelompok radikal yang hendak mendirikan Negara Islam di Afganistan sehingga berujung pada terjadinya perang saudara di Afganistan. Munculnya ISIS dan masuknya kepentingan negara asing turut memperburuk situasi keamanan yang akhirnya rezim lama berhasil ditumbangkan dan menanda…

Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas…

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mengatur bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan penerapan…

Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional

Sejak merdeka dari Perancis pada tahun 1960, Republik Afrika Tengah tidak pernah lepas dari konflik, hampir setiap pergantian kepemimpinan di negara ini diawali dengan kudeta. PBB Sebagai subjek hukum internasional memiliki organ yang berfungsi menjaga perdamaian dan keamanan internasional salah satunya seperti Dewan Keamanan PBB yang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian …