Urgensi Penetapan Air Defense Identification Zone (ADIZ) Pada Kawasan Regional

Air Defense Identification Zone (ADIZ) merupakan zona bagi keperluan identifikasi dalam sistem pertahanan udara bagi suatu negara, yang mana zona ini menurut kebiasaan internasional pada umumnya terbentang mulai dari wilayah territorial suatu negara hingga mencapai ruang udara diatas laut bebas yang berbatasan dengan negara. Kedaulatan menjadi salah satu hal penting yang perlu dijaga …

Tinjauan Yuridis Terhadap pemulihan Nama Baik Terdakwa Yang Dinyatakan Bebas

Rehabilitasi pemulihan nama baik seorang terdakwa yang diputus bebas merupkan hak yang wajib diperoleh setiap terdakwa. sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 1 ayat 23 yg mendefinisikan rehabilitasi tersebut. “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang dibe…

Intervensi Republik Vanuatu Dalam Persoalan Papua, Perspektif Hukum Internasi…

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB memberikan konstruksi bahwa sebagai subjek hukum internasional negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatannya tentu Negara Indonesia sangat mengakui prinsip Non-Intervensi sebagai bentuk pengakuan hukum internasional. Berangkat dari prinsip Non-Intervensi pada tahun 2016 salah satu negara…

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan

Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang memberikan pengakuan terhadap penganut aliran kepercayaan, dengan adanya putusan tersebut negara menjamin pemenuhan hak-hak konstitusionalnya namun dalam penerapannya hingga saat ini masih terdapat tindakan diskriminatif terhadap penganut aliran kepercayaan. Dan secara nyata bertentangan dengan Pasal 29 (2) UUD NRI 1945. Masalah dari penulisan ini ya…

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Usaha Penimbun Minyak Goreng Bersub…

Saat ini, kebanyakan minyak goreng yang beredar cenderung dipatok dengan harga lama atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Brigjen Ahmad Ramadhan pernah menjelaskan, pelaku usaha yang terbukti menimbun minyak goreng terancam pidana penjara dan denda. Penimbun minyak goreng dapat dikenai …

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme

Dalam pasal 281 ayat (1) dan (2) mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang berbunyi dalam ayat (1) berbunyi. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan ayat (2) berbunyi. Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan…

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Peretasan Yang Masuk Dalam Golongan Whi…

Awalnya istilah hacker mempunyai arti positif, yaitu seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat atau mengembangkan suatu program menjadi lebih baik. Hacker seperti ini biasa dikenal dengan istilah White Hat Hacker atau Ethical Hacker. Tetapi dalam realita yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, masih banyak kasus yang terjadi di luar sana yang terkait w…

Pengaturan Tentang Milisi Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Humaniter Inter…

Milisi atau disebut sebagai kelompok pasukan liar adalah suatu kelompok penduduk sipil yang dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer regular atau dapat pula sebagai penantang untuk melawan kudeta militer. Proses terbentuknya milisi terjadi karena adanya pertentangan antar suatu kelompok dan pemerintah pusat negara yang mengakibatkan konflik sehingga terjadilah kelompokkelompok pe…

Tanggung Jawab Dealer Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Jual Beli Sepeda Motor …

Konsumen pada umumnya tidak mengetahui bagian-bagian motor, sehingga bisa saja pelaku usaha sudah mengetahui adanya catat tersebunyi pada motor tersebut dan melanggar hak-hak konsumen yang seharusnya dilindungi terutama dalam pembelian sepeda motor maka sudah seharusnya pelaku usaha memberikan jaminan kepada konsumen sebagai pembeli sepeda motor dengan pemberian garansi yang sesuai denga…

Perdagangan Satwa Liar Ditinjau dari Convention on International Trade in End…

Penyelundupan, perdagangan, dan pencurian satwa liar yang dilindungi mengalami peningkatan cukup tinggi, seperi orang utan, harimau, primata, dan berbagai jenis satwa liar lainnya. Tercatat sejak tahun 2014 ada 14 kasus sampai pada tahun 2016 kasus meningkat menjadi 25 kasus perdagangan satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal. Hal tersebut akan menimbulkan dampak semakin kurangny…

Tanggung Jawab PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) atas Perbuatan Wanprestasi Te…

Perjanjian yaitu persetujuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal, yang mana jika salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian yang dilakukan maka pihak terebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena adanya kesengajaan dan kelalaian dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Wanprestasi adalah…

Fungsi Surat Ketetapan Pajak Dalam Pembayaran Pajak

Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan secara tegas mengatur arti tentang Surat Ketetapan Pajak serta jenis-jenisnya. Ini berarti Surat Ketetapan Pajak dalam pajak sangat penting oleh sebab menyangkut administrasi perpajakan. Seperti pada ketentuan huku…

Analisis Yuridis Terhadap Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Kelur…

Sengketa tanah yang tejadi di Kelurahan Watolo yang tidak pernah terselesaikan selama hampir dua dekade, atas inisiatif salah satu pihak sehingga sengketa tersebut dibawa ke kelurahan untuk diselesaikan secara mediasi. Setelah berjalannnya mediasi ternyata tidak menemukan titik temu namun Lurah tetap memutuskan bahwa tanah tersebut harus dibagi dua kepada para pihak yang bersengketa m…

Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Ambon Oleh Direktorat Reserse Nark…

t menekan angka penyalahgunaan narkotika khususnya di Kota Ambon tetapi dalam kenyataanya data statistik penyalahgunaan narkotika di Kota Ambon mengalami peningkatan mulai dari tahun 2018-2021 seperti yang tertera pada data rekapitulasi Tindak Pidana. Narkotika Tahun 2018-2021 yaitu: pada Tahun 2018 terdapat 140 kasus, Tahun 2019 tedapat 123 kasus, tahun 2020 terdapat 143 kasus sedang…

Pertanggungiawaban Negara China Akibat Pencermaran Di Laut China Selatan Dala…

Salah satu perusahaan analasis ciira satelii yaittt iiead {)i Sinruinrnr yang berkecludukan di lrlegara Anerika Serikat, mencmukan bahwa tciair terjacli pencemaran terhadap lingkungan laut pada kawasan Laut Clhina Selatan tepatnya di iiepulauan Spratl_v yaitu puiau karang Whitsun Recf yang masih menjadi bagian dari Zona Ekonorni Eksklusif clali Ncgara Filipina. Ilat ini yitfls tnemotivasi …

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Yang Telah …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.843 SIM p

Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha jasa Pembiayaa…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Terhadap Pelaku Usaha jasa Pembiayaan Keuangan dan juga akibat hukum dari pelanggaran penggunaan data pribadi oleh pelaku usaha jasa keuangan melakukan promosi dan penawaran jasa. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi adala tipe penelitan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah met…

Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri Di Sap…

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Pendekatan Restorative Justice yang dilaksanakan oleh Polsek Saparua dalam penyelesaian konflik antar negeri di saparua, sebagai tujuannya antaranya yaitu untuk mengetahui apa saja manfaat dan hambatan-hambatannya yang ditemui dalam penerapan pendekatan restorative justice . Metode penelitian ini merupakan penelitian yur…

Penyalahgunaan Wewenag Kepala Desa Dalam Membuat Surat Keterangan Tanah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.487 TUH p

Legalitas Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika

Masalah penyalahguna narkotika yang lebih dikenal masyarakat sebagai narkotika merupakan masalah yang sangat rumit, karena membutuhkan penanggulangan secara luas dengan melibatkan kerjasama multi sektoral, multidisiplin, dan peran aktif dari pihak terkait. masyarakat yang dilakukan secara terus menerus, konsekuen dan konsisten. Demi menyelamatkan pecandu narkoba dari bahaya yang menyert…