Ditapis dengan
Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Wilayah Ulayat Masyarakat Hukum Adat …
Negara Hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki ole…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.319 HUK p
Pengisian Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Berdasarkan Hak Parentah Di Kota A…
Fakta yang terjadi di daerah Negeri Rumah Tiga adalah orang yang bukan anak adat dari Keturunan Parentah, Mata Rumah Parentah dan/atau Soa Parentah diangkat/dipilih menjadi Raja berdasarkan hasil dari proses yang dilakukan secara pengundian dan fakta yang terjadi juga di daerah Negeri Seilale dimana menurut hukum adat yang berlaku Mata Rumah Lopies Seilana Pattinai adalah yang merupakan garis k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.307 TAH p
Penggunaan Hak Veto Dewan Keamanan PBB Dan Dampaknya Bagi Penyelesaian Konfli…
Dewasa ini Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional dianggap sebagai organisasi yang terluas dan terlengkap, karena memiliki organorgan dan badan-badan yang lengkap untuk mencapai perdamaian dan keamanan dunia. Walaupun demikian, salah satu organ PBB yakni Dewan Keamanan sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan dunia dengan lima anggota tetapnya yakni Rusia, RRC, Inggr…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.127 TAM p
Tinjauan Yuridis Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Atas Kesehatan Bagi Nar…
Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan pada hakekatnya merupakan kegiatan yang bersifat multidimensial, sering kali tidak memperdulikan hak-hak narapidana terutama hak kesehatan. Hal ini menimbulkan permasalahan hak atas kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan ditinjau dari hak asasi manusia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empir…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.124 BAU t
Pengaturan Tentang Hak Politik Perempuan Dalam Hukum Internasional
ICCPR dan CEDAW pada dasarnya mewajibkan negara untuk melindungi hak-hak sipil dan politik. Tetapi dalam praktiknya negara mencoba mencoba melanggar dengan membatasi hak-hak politik masyarakat terkhususnya perempuan yaitu belum tercapainya 30% kuota perempuan di parlemen sehingga keterwakilan perempuan di parlemen berkurang dengan ditutupnya kesempatan untuk melaksanakan affirmative action dala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.122 WIJ p
Aspek Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak–Hak Anak Etnis Rohingya
Konflik etnis yang berlatar belakang agama di Myamar, berdampak pada krisis kemanusiaan khususnya kepada anak-anak. Terlebih lagi ditambah dengan alasan historis hingga berujung pada ketiadaan kewarganegaraan membuat Etnis Rohingya hidup bagaikan orang asing di negara sendiri sehingga hak dan kebebasan sebagai seorang manusia pun tidak dapat dilakukan dengan semestinya. Badan PBB untuk Urusan A…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.120 TAW a
Perlindungan Hak-Hak Tersangka Kejahatan Terorisme Ditinjau Dari Hak Asasi Ma…
Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah mengidentifikasi bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Teror telah menunjukkan gerakan nyatanya sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat atas asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaedah-kaedah yang mengatur perilaku manusia …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.117 TOM p
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Jurnalis Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia
Jurnalis memiliki peran dan fungsi yang signifikan dalam melaksanakan dapat menjalankan fungsinya sebagai “check and balance”, dalam pengertian, menyampaikan laporan, informasi ataupun untuk memferivikasi laporan mereka. Hak yang melakat dalam melaksanakan peran dan fungsi mereka sejatinya diatur dan dilindungi oleh berbagai ketentuan hukum baik pada level internasional sampai kepada level …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.115 SAR p
Hak Petuanan Laut Masyarakat Hukum Adat Sebagai Implementasi The United Natio…
Pada tanggal 13 September 2007 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mensahkan The United Nations Declaration on the Rights of Indigineous Peoples (UNDRIP). Indonesia termasuk salah satu negara anggota yang turut mensahkan Deklarasi tersebut. UNDRIP menjadi standar minimum dari upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, termasuk hak petuanan (ulaya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.102 KAI h
Akibat Hukum Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961
Pemberian Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan diplomatik tidak lain agar para pejabat diplomatik bisa menjalankan tugas kenegaraannya secara bebas, tetapi pada kenyataannya, tidak jarang hak-hak tersebut disalahgunakan oleh para pemegangnya yang tidak bertanggung jawab. Hak tersebut menjadikan mereka kebal hukum atas semua pelanggaran yang mereka lakukan di negara mereka ditugaskan salah sat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.81 TIW a
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara