Ditapis dengan
Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Perusahaan Multinasional Dalam Eksplo…
Perusahaan multinasional (multinational corporations/MNC) merupakan aktor penting dalam perdagangan dan investasi internasional. Perusahaan ini memiliki kekuatan modal, teknologi, dan jaringan global yang besar sehingga mampu beroperasi di beberapa negara. MNC sering menimbulkan persoalan hukum karena kegiatan mereka tidak hanya mepengaruhi negara tempat mereka beroperasi, tetapi juga…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Perusahaan Multinasional Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam Dan Akibat Hukum Bagi Masyarakt Adat dan Lingkungan Hidup
- No. Panggil
- SI 624 eby
Hak Cipta Pokpoknuru Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Negeri Waru Kecamata…
Tradisi pokpoknuru merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya tradisional yang hidup dan berkembang dalam masyarakat negeri waru, kecamatan teon nila serua, kabupaten maluku tengah. Tradisi ini memiliki nilai-nilai sosial, spiritual dan kebersamaan yang diwariskan secara turun-temurun sebagai wujud identitas budaya masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tradi…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Hak Cipta Pokpoknuru Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Negeri Waru Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah
- No. Panggil
- SE 3060 ina
Perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulisatas ti…
Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis, khususnya terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan. Perjanjian kerja lisan sering menempatkan pekerja pada posisi lemah karena sulitnya pembuktian saat terjadi sengketa. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulisatas tindakan pemutusan hubungan kerja
- No. Panggil
- SE 3059 Nic
Eksistensi Kebebasan Berekspresi Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Dalam Huk…
Kebebasan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, yaitu Pasal 28E dan 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Meskipun demikian, hak ini bukanlah hak yang bersifat a…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Eksistensi Kebebasan Berekspresi Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Dalam Hukum Pidana Indonesia
- No. Panggil
- SP 3097 ewa
Pengaturan Batas Waktu Pelaporan Pelanggaran Pemilukada di Wilayah Kepulaun
Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur dan Adil berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu merupakan unsur penting dalam mewujudkan negara demokratis. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dibuatlah skema pemilihan umum yang dilaksanakan secara terbuka dan langsusng oleh seluruh Ma…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengaturan Batas Waktu Pelaporan Pelanggaran Pemilukada di Wilayah Kepulaun
- No. Panggil
- SH 788 Mad
Kewenangan Penetapan Anggota TNI Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Konstitusi Indonesia, seluruh rakyat Indonesia memiliki posisi/kedudukan yang setara dimata hukum (equality before the law), serta berkewajiban untuk menghormati dan mematuhi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Supremasi hukum berlaku universal tanpa membedakan status seseorang, sehingga pejabat negara, pengusaha, anggota TNI/Polri maupun masyarakat biasa semuanya m…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kewenangan Penetapan Anggota TNI Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Korups
- No. Panggil
- SP 3096 Nad
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menanggulangi Jalan Rusak
Jalan merupakan infrastruktur publik yang memiliki peranan strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan daerah. Dalam kerangka negara kesejahteraan dan otonomi daerah, penyelenggaraan jalan menjadi bagian dari pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah provinsi sesuai dengan pembagian kewenangannya…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menanggulangi Jalan Rusak
- No. Panggil
- SH 787 Ode
Pemeriksaan Berwawasan Perlindungan Anak Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
Pemeriksaan Berwawasan Perlindungan Anak, Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.693 LIL p
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat oleh anggota Kepolisian Stu…
Fenomena tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anggota Kepolisian menghadirkan suatu ironi dalam penegakan hukum. Polisi yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan penegak hukum justru bertindak sebagai pelaku tindak pidana. Kondisi ini menciptakan pertentangan antara realitas empiris terjadinya penyimpangan perilaku aparat dengan ketentuan normatif yang menghenda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat oleh anggota Kepolisian Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Maluku
- No. Panggil
- SP 3095 Zul
Perbuatan melawan hukum penggandaan series tanpa hak dengan tujuan komersial …
Maraknya penggandaan series tanpa hak dengan tujuan komersial melalui aplikasi gratis menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap ketentuan Hak Cipta di Indonesia. Hal ini masih sering terjadi pada aplikasi Telegram Tiktok, maupun Facebook. Padahal, setiap tindakan penggandaan series untuk kepentingan komersial wajib mendapat izin dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perbuatan melawan hukum penggandaan series tanpa hak dengan tujuan komersial pada aplikasi gratis
- No. Panggil
- SE 3058 Que
Kebebasan Navigasi Kapal Militer Menurut UNCLOUS 1982
penelitian ini bertujuan membahas mengenai adanya perbedaan interpretasi antara negara pantai dan negara maritim besar mengenai aktivitas militer di laut, khususnya dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Salah satu contoh nyata adalah kasus pelayaran kapal perang Amerika Serikat USS John Paul Jones di ZEE India pada tahun 2021 tanpa izin dari pemerintah India, yang menimbulkan perdebatan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kebebasan Navigasi Kapal Militer Menurut UNCLOUS 1982
- No. Panggil
- SI 623 Wen
“Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual …
Penelitian ini membahas pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual, dengan studi kasus Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Amb. Permasalahan utama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan yuridis hakim dalam memutus perkara tersebut serta faktor faktor non yuridis yang turut dipertimbangkan, khususnya k…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Studi Putusan Nomor 356/Pid.Sus./2023/PN Amb
- No. Panggil
- SP 3094 dea
EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM
Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini mengkaji peran Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dituntut memiliki integritas, profesionalisme, serta in…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM
- No. Panggil
- SH 786 ica
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN KELISTRIKAN DI KECAMATAN SEL…
Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan listrik kepada masyarakat di kecamatan Selaru kabupaten Kepulauan Tanimbar. Akan tetapi yang terjadi masyarakat di Kecamatan Selaru tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik secara baik, yang sering teradai adalah pemadaman listrik secara bergantian setiap hari antar desa, serta selalu adanya kenaikan tarif dasar listrik, dan adanya teg…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN KELISTRIKAN DI KECAMATAN SELARU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,
- No. Panggil
- SH 785 Ria
PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGA…
Penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terhadap sesama anggota Polri merupakan bentuk pelanggaran yang harus ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menjaga disiplin serta citra institusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penanganan kasus penganiayaan internal anggota Polri oleh B…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Studi Pada Bidpropam Polda Maluku
- No. Panggil
- SP 3093 adi
Pemberatan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana KDRT diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pemberatan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- No. Panggil
- SP 3092 Ina
UNICEF dan Tanggung Jawabnya bagi Anak anak di Wilayah Konflik Bersenjata,
Penelitian ini membahas tanggung jawab UNICEF dalam melindungi anak-anak yang terdampak konflik bersenjata, dengan fokus pada kasus Yaman. UNICEF, berdasarkan mandat Piagam PBB dan Konvensi Hak Anak, memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak meskipun mereka berada dalam situasi perang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka terh…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- UNICEF dan Tanggung Jawabnya bagi Anak anak di Wilayah Konflik Bersenjata
- No. Panggil
- SI 622 Tri
Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan Putusan Pengadilan Negeri Am…
Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahn sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang di lakukan oleh korban yang memberikan doronga…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 21/Pid.B/2024/PN.Ambon
- No. Panggil
- SP 3091 Jem
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kebijakan Publik Di Indonesia
Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga yudisial yang dibentuk pasca-reformasi, memegang peran signifikan sebagai “penjaga konstitusi” dan “penafsir akhir” Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945). Keberadaanya menempatkan MK dalam posisi strategis untuk memastikan bahwa setiap produk hukum dan kebijakan negara selaras dengan nilai-nilai konstitusi, termasuk hak asasi manusi…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kebijakan Publik Di Indonesia
- No. Panggil
- SH 784 Ifa
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Kontak Darurat Pada Perjanji…
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki tujuan utama untuk menjamin hak subjek data pribadi. Pasal 65 Ayat (1) secara spesifik melarang setiap individu untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi pihak lain secara melawan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain, yang berpotensi merugikan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Kontak Darurat Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Online
- No. Panggil
- SE 3057 Lia
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara