Image of Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksibisionisme Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksibisionisme Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi



Eksibisionisme merupakan perilaku seseorang memperontokan alat kelamin
kepada orang lain didepan umum. Perilaku ini mengandung unsur pornografi
sehingga menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Maraknya
kasus eksibisionisme yang terjadi namun tidak terlapor membuat pelaku
eksibisionisme sering luput dari jeratan hukum, hal ini dilihat sebagai masalah yang
belum mencapai tujuan dari penegakan hukum itu sendiri.
Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan membahas pengaturan terhadap
pelaku eksibisionisme dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum
terhadap pelaku eksibisionisme. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Pendekatan masalah pendekatam Perundang- Undangan, pendekatan konseptual dan
pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara studi
kepustakaan. Pengelolahan dan analisa bahan secara kualitatif.
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Dalam hukum positif Indonesia
eksibisionisme belum memiliki pengaturan hukum yang khusus dan jelas, namun
terdapat pengaturan hukum yang dapat menjerat pelaku eksibisionisme sesuai dengan
unsur-unsur pidana melanggar kesusilaan didepan umum yaitu dalam Bab XIV pasal
281 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 10 juncto pasal 36 undang-undang nomor 44 tahun
2008 tentang pornografi serta dalam Pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 Undang
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik apabila
eksibisionisme itu dilakukan secara online. Penegakan hukum terhadap pelaku
eksibisionisme masih lemah atau belum maksimal hal ini dipengaruhi oleh faktorfaktor antara lain : belum ada aturan hukum yang mengatur jelas kejahatan
eksibisionisme, Minimnya jumlah kasus eksibisionisme yang terlapor menghambat
proses penegakan hukum yang tepat dan benar oleh aparat penegak hukum. Sarana
dan fasilitas dari aparat penegak hukum yang belum mendukung proses penegakan
hukum bagi pelaku eksibisionisme baik secara langsung maupun secara online.
Pengetahuan dan kesadaran Masyarakat tentang kejahatan kesusilaan terkhususnya
eksibisionisme masih sangat minim


Ketersediaan

SP.1798 TUA p1SP.1798 TUA pPerpus. Fak. HukumTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1798 TUA p
Penerbit Fakultas Hukum Unpatti : Ambon.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1798
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain


Lampiran Berkas



Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this