Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dan hak asasi manusia merupakan dua
aspek yang saling berkaitan dan mengakar kuat dalam masyarakat. Banyak sekali
kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya ialah pelanggaran publik,
dimanahal tersebut termasuk dalam hukum pidana dan harus dihukum berdasarkan
sanksi yang berlaku. tindak pidana yang masih menjadi pembicaraan di masyarakat
adalah pembunuhan berencana, atau biasa disebut pembunuhan berencana.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan
pendekatan Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Tipe Penulisan yang digunakan adalah bersifat deksritif analisis, Bahan Hukum
yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder,
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi
kepustkaan.
Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pembunuhan berencana
adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan UU Setiap
orang yang melakukan pembunuhan berencana tunduk pada ketentuan KUHP dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam putusan No. 24/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Amb pengambilan keputusan yang
diambil oleh Majelis Hakim Berdasarkan alat bukti yang sah, hakim dalam perkara
yang diperiksa penulis ini menggunakan keterangan saksi dan keterangan
terdakwa, serta alat bukti pembunuhan. Berdasarkan fakta-fakta perkara tersebut,
majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban
atas perbuatannya karena dalam melakukan perbuatannya terdakwa menyadari
akibatnya dan tidak menyurutkan niatnya untuk melakukan perbuatan baik.
kesehatan dan mampu mempertimbangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan
hukum Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) kualifikasi
perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam peraturan perundangundangan baik dari sudut pandang KUHP terutama Pasal 338 (2) Penerapan
Hukum pidana materiil terhadap kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan
oleh anak telah sesuai dengan perundang-undangan yang diatur dalam UndangUndang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) hal ini berdasarkan KUHP dan UU
SPPA dan apa yang terjadi di lapangan, sehingga tidak ada masalah dengan
dakwaan jaksa.