Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengaturan perbatasan laut timur Indonesia dan Papua Nugini telah di
atur berdasarkan perjanjian internasional antara Indonesia dan Papua nugini
Kesepakatan perjanjian antara Indonesia-Australia ini tertuang dalam Perjanjian
Internasional Tanggal 19 0ktober Tahun 1971 Tentang Perbatasan antara
Indonesia dan Papua Nugini khususnya perbatasan laut Indonesia dan Papua
Nugini sampai ke tepi terluar dari batas kontinen atau sampai jarak 200 Mil Laut
dari garis dasar dari mana lebar laut-laut wilayah. Tetapi kenyataanya terjadi
pelanggaran perbatasan yang diakukan oleh kapal patrol Papua Nugini terhadap
kapal Indoneisa di pada wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian
bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam
penelitian ini bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Data dan informasi
penunjang kemudian diidentifikasi selanjutnya di sistematisasi untuk dilakukan
penafsiran dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas
permasalahan.
Pengaturan perbatasan laut timur Indonesia dan Papua Nugini telah di
atur berdasarkan perjanjian internasional antara Indonesia dan Papua nugini
Kesepakatan perjanjian antara Indonesia Papua Nugini ini tertuang dalam
Perjanjian Internasional Tanggal 19 0ktober Tahun 1971 yang menekankan
bahwa batas laut teritorial telah di tetapkan sesuai dengan hukum internasional
setiap negara baik itu Indonesia maupun Papua Nugini berhak menetapkan lebar
laut nya sampai batas maksimum 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang
ditentukan sesuai konvensi. Dampak pelanggaran perbatasan laut antara
Indonesia dan Papua Nugini yaitu hubungan diplomatiknya dapat memburuk
karena tidak di selesaikan dengan baik oleh kedua negara.