Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengisian Jabatan Negara (staatsorganen, staatsambten) merupakan suatu unsur terpenting dalam
pelaksanaan organisasi kenegaraan. Hal ini didasari karena tanpa diisi oleh Pejabat Negara, maka
fungsi-fungsi dari Jabatan kenegaraan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan. Dalam hal terjadi
kekosongan jabatan kepala daerah akibat berakhirnya masa jabatan, maka berdasarkan pasal 201 UU
No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan kepala daerah penjabat kepala daerah haruslah diangkat untuk
memenuhi kekosongan jabatan sampai pemilihan umum dilaksanakan.
Pelaksanaan pengangkatan penjabat kepala daerah seringkali menyebabkan permasalahan hukum
karena tidak dilakukan secara transparan dan prosedur pengangkatan yang tidak memiliki dasar hukum
yang jelas, maka berdasarkan permasalahan diatas, akan dibahas tentang mekanisme pengangkatan
penjabat kepala daerah dan keabsahan pengangkatan penjabat kepala daerah berdasarkan pasal 201 UU
No. 10 Tahun 2016. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum
yuridis normatif. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sedangkan
teknik pengumpulanbahan hukum adalah dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Analisa
bahan hukum menggunakan Analisa kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengangktan penjabat kepala daerah berdasarkan ketentuan
pasal 201 UU No. 10 tahun 2016 dilaksanakan tanpa adanya satu prosedur tetap yang didasari oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan sementara dalam amar putusan MK No. 67/PUU-XVIII/2020
menyebutkan perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan
pelaksana sebagai tindak lanjut pasal 201 UU No.10 tahun 2016, sehingga tersedia mekanisme dan
persyaratan yang terukur dan jelas.