Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Kajian Terhadap Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Kajian Terhadap Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Ahmad R Alhabs - Nama Orang;

Pengisian Jabatan Negara (staatsorganen, staatsambten) merupakan suatu unsur terpenting dalam
pelaksanaan organisasi kenegaraan. Hal ini didasari karena tanpa diisi oleh Pejabat Negara, maka
fungsi-fungsi dari Jabatan kenegaraan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan. Dalam hal terjadi
kekosongan jabatan kepala daerah akibat berakhirnya masa jabatan, maka berdasarkan pasal 201 UU
No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan kepala daerah penjabat kepala daerah haruslah diangkat untuk
memenuhi kekosongan jabatan sampai pemilihan umum dilaksanakan.
Pelaksanaan pengangkatan penjabat kepala daerah seringkali menyebabkan permasalahan hukum
karena tidak dilakukan secara transparan dan prosedur pengangkatan yang tidak memiliki dasar hukum
yang jelas, maka berdasarkan permasalahan diatas, akan dibahas tentang mekanisme pengangkatan
penjabat kepala daerah dan keabsahan pengangkatan penjabat kepala daerah berdasarkan pasal 201 UU
No. 10 Tahun 2016. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum
yuridis normatif. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sedangkan
teknik pengumpulanbahan hukum adalah dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Analisa
bahan hukum menggunakan Analisa kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengangktan penjabat kepala daerah berdasarkan ketentuan
pasal 201 UU No. 10 tahun 2016 dilaksanakan tanpa adanya satu prosedur tetap yang didasari oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan sementara dalam amar putusan MK No. 67/PUU-XVIII/2020
menyebutkan perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan
pelaksana sebagai tindak lanjut pasal 201 UU No.10 tahun 2016, sehingga tersedia mekanisme dan
persyaratan yang terukur dan jelas.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.575 ALH k
SH.575 ALH k1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.575 ALH k
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.575
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pengangkatan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Tanda Pengesahan
  • Keaslian Naskah
  • Abstrak
  • Bab I
  • Bab II
  • Bab III
  • Bab IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?