Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak telah mengatur secara spesifik mengenai tindakan persetubuhan
terhadap anak tetapi dalam kenyataanya Putusan Pengadilan Negeri Saumlakki memutuskan
pidana terhadap anak yang kedapatan melakukan hubungan suami istri atas dasar suka sama
suka hal tersebut menimbulkan dua permasalahan yaitu Mengkaji dan membahas Apakah
dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara persetubuhan pada
anak. Mengkaji dan membahas Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku persetubuhan
terhadap anak telah memenuhi tinjauan pemidanaan.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat
deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bahan
hukum primer bahan hukum sekunder. Data dan informasi penunjang kemudian
diidentifikasi selanjutnya di sistematisasi untuk dilakukan penafsiran dan diberikan
argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan.
Dasar perimbangan Majelis Hakim yaiu Hakim mempertimbangkan perkara a quo
secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang
yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan
menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan
perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum; selain
itu Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun
kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan,
akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera
dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang
lebih baik, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak
pidana serupa