Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sniffing merupakan jenis kejahatan dunia maya ini melibatkan penyimpangan
pengoperasian jaringan internet untuk melakukan kejahatan penyadapan dengan
tujuan yang tidak dapat dibenarkan untuk memperoleh data dan informasi pribadi
dan rahasia. Hanya ketika korban terhubung ke jaringan internet publik, sniffing
dapat dilakukan. Sniffing adalah intersepsi ilegal dan menangkap data saat
bepergian melalui jaringan menggunakan alat tertentu. Sniffer, atau mereka yang
melakukan kejahatan ini, masih membutuhkan korban untuk membantu mereka
memulai kejahatan mereka. Dengan menginstal program berbahaya di komputer
atau ponsel korban, penjahat mengambil keuntungan dari ketidaktahuan korban.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan
pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: terdapat beberapa kendala dalam
penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus Sniffing, yakni Pasal 28
ayat (1) Undang-Undang ITE hanya dapat digunakan pada tindak pidana penipuan
online yang berkarakteristik pada aktivitas jual beli online saja. Sedangkan pada
pasal 378 KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana
penipuan konvensional. Selain itu, penanggulangan tindak pidana penipuan dengan
modus Sniffing dapat dilakukan dengan kebijakan penal membentuk undangundang baru yang menagtur terkait sniffing, dan Non-penal yang bisa di lakukan
dengan cara memperbaiki perekonomian dan pendidikan.