Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Ujaran kebencian itu sendiri adalah suatu tindakankomunikasi yang dilakukan
oleh individu atau kelompok berupa hasutan atau penghinaan terhadap individu atau
kelompok lain dalam berbagai hal seperti ras, warna kulit, kulit, jeniskelamin,
disabilitas, orientasi seksual, kebangsaan, agama. dan lain-lain. Maraknyaujaran
kebencian di Kota Ambon umunya oleh kalangan remaja sampai orang dewasa khusus
dalam penggunaan media sosial. Peraturan yang melarang mengutarakan pendapat
yang mengarah pada ujaran kebencian di media sosial yakni diatur dalam UU RI No
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan UU
ITE terhadap maraknya kasus ujaran kebencian dalam media sosial di Kota Ambon
dan menganalisis dan menjelaskan bentuk penegakan hukum yang efektif dalam tindak
pidana ujaran kebencian di media sosial. Metode penelitian mengggunakan penelitian
hukum yuridis empiris, dengan bahan hukum primer dansekunder sebagai sumber
hukumnya. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan undang- undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Ambon berjalan
dengan optimal. Pelaksanaan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan ujaran
kebencian atau hate speech secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur
“nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana) dan lewat jalur “penal” (hukum
pidana).Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan
lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat Represif
(penindasan/pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur
“nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan,
penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi