Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sengketa pertanahan yang terjadi dilahan HGU pada tanah marga ipanama adalah
kurangnya pemahaman pada masyarakat serta tidak adanya keterbukaan dan kejujuran dari pihak
pengelolah terhadap penggunaan lahan. Dengan tidak adanya batas pemanfaatan/penggunaan
lahan dari PT.SDW pada surat pernyataan dan keterangan yang dibuat pada tahun 1987 yang
mengakibatkan sengketa pertanahan berlanjut hingga 2013. PT.SDW mengalikan kontrak lahan
HGU kepada PT.OLAM setelah masa kontraknya telah berakhir di tahun 2013, untuk PT.OLAM
melanjutkan kontrak lahan HGU 25 tahun kedepan. Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka
waktu HGU diatur pada PP Nomor 40 Tahun 1996 pasal 8-1, namun yang terjadi tidak sesuai
dengan undang-undang yang beralaku. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran
Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah yang bergerak pada bidang pertanahan
mengedepankan rasa keadilan dan mencari solusi dalam setiap penyelesaian sengketa pertanahan
karena sangatlah penting dilakukan agar terciptanya kenyaman keaman bagi masyarakat.
Metode Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatife.
Hasil dan pembahasan tersebut selanjutnya dideskripsikan untuk memudakan penarikan
beberapa kesimpulan dan pengajuan saran. Sumber Bahan Hukum primer dan Bahan Hukum
Sekunder Teknik Penggumpulan Data dan Analisa Bahan Hukum Teknik Penggelolahan Bahan
Hukum
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelepasan HGU kepada PT.SDW
dan PT.OLAM untuk hak mengelolah tanah pada bidang pertanian. Namun terjadinya Sengketa
pertanahan yang mengakibatkan kelemahan pada setiap masyarakat dengan hak-haknya. Maka
dengan itu Pemerintahan sebagai pemegang kekuasan harus lebih mengedepankan rasa keadilan
dan mencari solusi terbaik dalam setiap sengketa pertanahan sehingga permasalahn masyarakat
tidak dapat menimbulkan konfil berkelanjutan yang menciptakan dampak buruk bagi setiap
masyarakat.