Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
secara terus menurus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharan data fisik dan data yuridis,
dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang
ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode
penelitian yuridis normatif. bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier Pengumpulan Bahan Hukum hukum
sekunder melalui buku-buku, artikel, atau karya tulis para pakar hukum, Analisa Bahan
Hukum dianalisa diuraikan secara kualitatif.
Hasil Penelitian ini Pendaftaran tanah di Indonesia di atur dalam UUPA No 5
Tahun 1960 pasal 19, yang kemudian dilaksanakan dengan peraturan pemerintah No.
10 Tahun 1961 (PP 10/1961) dan berlaku selama 27 tahun.Hingga kemudian diganti
dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 sebagai revisi atas PP 10/1961 yang
berlaku efektif sejak 8 Oktober 1997. Tanah ulayat dimanfaatkan untuk kesejahteraan
dan kemakmuran masyarakat adat itu sendiri. Diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) seharusnya
dapat memberikan keadilan bagi sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan tanah,
akan tetapi munculnya peraturan baru yang mengatur secara khusus untuk melindungi
dan memberikan kepastian hukum untuk masyarakat adat dan masyarakat yang berada
dalam kawasan tertentu.