Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tindak pidana merupakan perbuatan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum.
Dewasa ini semakin marak terjadinya kenakalan anak yang termasuk tindak pidana salah
satunya yaitu pemerkosaan dan sangsi hukum bagi pelaku pemerkosaan sesuai KUHP
pasal 285 adalah hukuman penjara selama 12 tahun. Akan tetapi penanggulangan perkara
anak yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan dengan penanganan perkara pidana
orang dewasa mengingat anak mempunyai mental dan pola pikir dan fisik yang berbeda
dengan orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka prinsip
Restorative Justice memberikan ruang untuk dilakukan penyelesaian perkara pidana
dengan ketentuan memperhatikan hak-hak korban tindak pidana dan tidak hanya berfokus
kepada hak-hak terpidana saja.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Yuridis
Empiris. Populasi yaitu Pengadilan Negeri Ambon dan sampel yaitu Hakim khusus anak
di Pengadilan Negeri Ambon. Sumber data yaitu Primer, Sekunder dan tersier.Teknik
pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan dan analisa
data secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kasus tindak pidana perkosaan yang
dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan prinsip Restorative Justice melalui cara
diversi. Hambatan dalam proses Restorative Justice dengan cara diversi antara lain
orangtua korban susah memaafkan pelaku, orangtua korban belum memahami tentang
diversi, terdapat pihak yang tidak hadir saat musyawarah, terdapat perbedaan pendapat
saat musyawarah. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan dalam proses
Restorative Justice dengan cara diversi antara lain menjelaskan manfaat diversi kepada
orangtua korban, mempertemukan orantua dari korban dan pelaku secara khusus sebelum
proses musyawarah, memastikan kehadiran semua pihak dan hakim anak mengontrol
jalannya musyawarah.