Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pengaturan sanksi pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi telah
diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Un dangundang Nomor 20 Tahun
2001. Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia masih sangat
kontroversial dalam pelaksanaannya karena adanya kontradiksi antara penegakan
hukum tindak pidana korupsi serta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang saling
bertentangan sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda tentang penerapan pidana
mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
Penelitian ini hendak menganalisis penerapan pidana mati di Indonesia
berdasarkan hukum positif yang berlaku serta melihat penerapan pidana mati dari sudut
pandang penegakan hukum hak asasi manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana lebih menitikberatkan pada
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan
hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa penerapan pidana mati terhadap
pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan perintah undang-undang pemberantasan
tindak pidana korupsi bukanlah merupakan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan,
karena pada dasarnya meskipun pidana mati telah diatur dalam undang-undang nomor
20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi, namun tentu akan bertentangan dengan hak
hidup yang diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi
manusia (HAM). Oleh sebab itu untuk memaksimalkan proses penegakan hukum
tindak pidana korupsi terlebih khususnya mengenai pasal yang mengatur secara khusus
tentang penerapan pidana mati harus ada peraturan turunan lainnya sebagai pelaksana
dari pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi
tersebut.