Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Penanda Bagikan

SKRIPSI HUKUM PIDANA

Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Imanuel Z Kailem - Nama Orang;

Pengaturan sanksi pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi telah
diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Un dangundang Nomor 20 Tahun
2001. Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia masih sangat
kontroversial dalam pelaksanaannya karena adanya kontradiksi antara penegakan
hukum tindak pidana korupsi serta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang saling
bertentangan sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda tentang penerapan pidana
mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
Penelitian ini hendak menganalisis penerapan pidana mati di Indonesia
berdasarkan hukum positif yang berlaku serta melihat penerapan pidana mati dari sudut
pandang penegakan hukum hak asasi manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana lebih menitikberatkan pada
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan
hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa penerapan pidana mati terhadap
pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan perintah undang-undang pemberantasan
tindak pidana korupsi bukanlah merupakan suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan,
karena pada dasarnya meskipun pidana mati telah diatur dalam undang-undang nomor
20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi, namun tentu akan bertentangan dengan hak
hidup yang diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi
manusia (HAM). Oleh sebab itu untuk memaksimalkan proses penegakan hukum
tindak pidana korupsi terlebih khususnya mengenai pasal yang mengatur secara khusus
tentang penerapan pidana mati harus ada peraturan turunan lainnya sebagai pelaksana
dari pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi
tersebut.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SP.1762 KAI t
SP.1762 KAI t1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1762 KAI t
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SP.1762
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Hukuman Mati
Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Hak Asasi Manusia
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Bab I
  • Tanda Pengesahan
  • Abstrak
  • Keaslian Naskah
  • Bab IV
  • Bab II
  • Bab III
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?