Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Saniri negeri merupakan wahana demokrasi yang dibentuk berdasarkan adat istiadat yang
berlaku pada negeri adat tersebut. Saniri negeri sebagai wadah yang menyelengarakan
permusyawaraan negeri serta mengawal dan melaksanakan urusan pemerintahan negeri
bersama-sama dengan kepala pemerintahan negeri atau raja sebagai kepala pemerintahan
negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas apakah tindakan
bupati dalam pengangkatan kepala pemerintahan negeri Haya berdasarkan undangundang yang berlaku.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian tentang
kaidah-kaidah, norma-norma, dan asas hukum berdasarkan peraturan perundangundangan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yaitu
pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber
bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan.
Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan bupati dalam menggunakan
kewenangannya untuk menunjukkan seorang pejabat diluar usulan saniri negeri/desa
Haya tanpa melibatkan saniri negeri dalam kekosongan masa akhir jabatan raja dari
salah satu mata rumah parentah desa Haya tidak berdasarkan dengan peraturan undangundang yang berlaku. Pertanggungjawaban peraturan yang dilakukan oleh bupati dalam
melakukan kewenangannya dinilai cacat dan di kategorikan melampaui batas
kewenangannya