Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Keabsahan Pengusulan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Haya
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Keabsahan Pengusulan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Haya

Zain A H Selano - Nama Orang;

Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Saniri negeri merupakan wahana demokrasi yang dibentuk berdasarkan adat istiadat yang
berlaku pada negeri adat tersebut. Saniri negeri sebagai wadah yang menyelengarakan
permusyawaraan negeri serta mengawal dan melaksanakan urusan pemerintahan negeri
bersama-sama dengan kepala pemerintahan negeri atau raja sebagai kepala pemerintahan
negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas apakah tindakan
bupati dalam pengangkatan kepala pemerintahan negeri Haya berdasarkan undangundang yang berlaku.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian tentang
kaidah-kaidah, norma-norma, dan asas hukum berdasarkan peraturan perundangundangan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif yaitu
pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber
bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan.
Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan bupati dalam menggunakan
kewenangannya untuk menunjukkan seorang pejabat diluar usulan saniri negeri/desa
Haya tanpa melibatkan saniri negeri dalam kekosongan masa akhir jabatan raja dari
salah satu mata rumah parentah desa Haya tidak berdasarkan dengan peraturan undangundang yang berlaku. Pertanggungjawaban peraturan yang dilakukan oleh bupati dalam
melakukan kewenangannya dinilai cacat dan di kategorikan melampaui batas
kewenangannya


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SH.570 SEL k
SH.570 SEL k1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.570 SEL k
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.570
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pemerintah
Bupati
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Bab I
  • Tanda Pengesahan
  • Abstrak
  • Keaslian Naskah
  • Bab IV
  • Bab II
  • Bab III
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?