Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam perkara perdata gugatan merupakan hal yang utama dan menjadi
titik tolak dalam pemeriksaan sebuah perkara. Sebagai sebuah dokumen hukum
tentulah sebuah gugatan tidak bisa dibuat dan disusun dengan sembarangan.
Meskipun demikian tidak jarang terjadi, sebuah gugatan yang didaftrakan belum
disusun dengan sempurna meskipun secara formal sudah memenuhi syarat.
Perubahan gugatan diatur dalam Pasal 127 Rv perubahan gugatan tidak boleh
mengubah atau menambah pokok gugatan, apabila perubahan gugatan pada aspek
materiil atau pada pokok perkara menyangkut posita maupun petitium yang pada
pokoknya perubahan tersebut dilakukan dengan merubah materi gugatan dan tidak
berkaitan dengan perubahan atas segi formalnya mengakibatkan perubahan
gugatan dari penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 127 Rv.
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normative
yaitu melakukan penelitian tentang kaidah-kaidah, norman-norma, dan asas
hokum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan
sepanjang tidak sampai perkara diputus, tidak merugikan pihak tergugat, dengan
persetujuan tergugat, dan perubahan yang dilakukan tidak pada posita dan
petitum. Akibat hukum perubahan gugatan yang dilakukan oleh penggugat dalam
Putusan Kasasi Nomor 1745 K/Pdt/2021 yang pada pokoknya merubah posita dan
petitum dalam gugatan yang dilakukan oleh penggugat bertentangan dengan
Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu merubah atau menambah posita dan
petitum gugatan menyebabkan gugatan penggugat menjadi cacat dan tidak jelas
atau dapat disebut kabur (obscuur libel).