Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pelanggaran Batas Negara Oleh Warga Negara Indonesia Di Papua Nugini
Penanda Bagikan

SKRIPSI KELAUTAN INTERNASIONAL

Pelanggaran Batas Negara Oleh Warga Negara Indonesia Di Papua Nugini

Lodwik Umakpauny - Nama Orang;

Pelanggaran Batas Wilayah Negara Oleh Warga Negara Indonesia Di Papua nugini seringkali
teradi dan itu dilakukan oleh masyarakat di perbatasan papua dan Papua Nugini. Apabila ditinjau
dari segi hukum internasional artinya pelanggaran tersebut telah melanggar pengesahan Kepres
Nomor 6 tahun 1980 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal
Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters). Undang-Undang ini
telah mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari
Pemerintah Republik Indonesia kepada pihak diminta dan dari Pihak Peminta kepada Pemerintah
Republik Indonesia.dan akan dipertanggung jawabkan oleh pemerintah maupun masyarakat
terkait.
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian “Normatif”.Metode
Penelitian secara “Normatif” merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mencari dan
memperoleh sumber bahan hukum yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan peraturan
perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukan posisi negara dalam menghadapi potensi sengketa wilayah
dengan negara tetangga, berbagai kasus yang telah diputuskan melalui mekanisme hukum
internasional telah menunjukkan pentingnya penguasaan efektif (effective occupation), karena itu
sangat diperlukan regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan dalam level nasional yang secara
optimal dapat mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Pemecahan persoalanpersoalan yang berhubungan dengan hal tersebut tidak bisa semata-mata hanya menggunakan
perspektif geografis (batas-batas yang kasat mata) dan perspektif politis (kedaulatan negara)
namun juga harus menggunakan perspektif sosial karena sedikit banyak akan berbicara mengenai
masyarakat yang menghuni dan melintasi perbatasan


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum SI.444 UMA p
SI.444 UMA p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.444 UMA p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SI.444
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Bab I
  • Tanda Pengesahan
  • Abstrak
  • Keaslian Naskah
  • Bab IV
  • Bab II
  • Bab III
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?