Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pelanggaran Batas Wilayah Negara Oleh Warga Negara Indonesia Di Papua nugini seringkali
teradi dan itu dilakukan oleh masyarakat di perbatasan papua dan Papua Nugini. Apabila ditinjau
dari segi hukum internasional artinya pelanggaran tersebut telah melanggar pengesahan Kepres
Nomor 6 tahun 1980 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal
Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters). Undang-Undang ini
telah mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari
Pemerintah Republik Indonesia kepada pihak diminta dan dari Pihak Peminta kepada Pemerintah
Republik Indonesia.dan akan dipertanggung jawabkan oleh pemerintah maupun masyarakat
terkait.
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian “Normatif”.Metode
Penelitian secara “Normatif” merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mencari dan
memperoleh sumber bahan hukum yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan peraturan
perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukan posisi negara dalam menghadapi potensi sengketa wilayah
dengan negara tetangga, berbagai kasus yang telah diputuskan melalui mekanisme hukum
internasional telah menunjukkan pentingnya penguasaan efektif (effective occupation), karena itu
sangat diperlukan regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan dalam level nasional yang secara
optimal dapat mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Pemecahan persoalanpersoalan yang berhubungan dengan hal tersebut tidak bisa semata-mata hanya menggunakan
perspektif geografis (batas-batas yang kasat mata) dan perspektif politis (kedaulatan negara)
namun juga harus menggunakan perspektif sosial karena sedikit banyak akan berbicara mengenai
masyarakat yang menghuni dan melintasi perbatasan