Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kasus fetish kain Jarik merupakan salah satu kasus dimana pelakunya
memiliki penyimpangan seksual yang menarik perhatian orang yang berbalut
kain. Pelaku yang merupakan mahasiswa Universitas Surabaya pada semester
terakhir ini menjadikan 25 adik tingkatnya sebagai objek seks. Menariknya,
perbuatan pelaku tidak bisa dianggap sebagai pelecehan seksual, karena pelaku
dan korban tidak bertatap muka, melainkan hanya melalui media elektronik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualifikasi tindak kejahatan
fetish dalam konteks hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif
dan memanfaatkan dua pendekatan utama: analisis peraturan hukum dan studi
kasus. Sumber hukum utama yang digunakan adalah hukum pidana primer serta
kasus fetish kain jarik yang dianalisis dengan metode keterlibatan dan teknik
preskriptif.
Hasil penelitian dan diskusi menyimpulkan bahwa, pertama, regulasi
terkait tindak pidana pelecehan seksual fetish belum mengatur secara rinci, baik
dalam KUHP maupun di luar KUHP. Fetish dapat diklasifikasikan sebagai
perilaku tidak patut jika melibatkan unsur pemaksaan, ciuman, atau sentuhan
seksual yang melanggar hukum pidana. Pelanggaran dapat merujuk kepada
Undang-Undang Perlindungan Anak apabila korban adalah anak-anak, UndangUndang ITE apabila terdapat pencatatan dan penyebaran melalui media
elektronik, atau Undang-Undang Pornografi jika melibatkan unsur pornografi.
Kualifikasinya termasuk dalam tindak pidana formal.Kedua, dalam kasus Fetish
Kain Jarik, hukuman yang sesuai untuk terdakwa adalah pidana penjara dengan
durasi tertentu. Lamanya pidana penjara akan bergantung pada faktor seperti
jumlah korban, besarnya kerugian, dampak terhadap masyarakat, dan faktor
lainnya. Ini sejalan dengan prinsip Tujuan Hukuman Integratif, yang bertujuan
untuk melindungi masyarakat, menjaga solidaritas sosial, mencegah tindakan
serupa di masa mendatang, serta mencapai keseimbangan dan kompensasi.