Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis adat bukan saja mengalami permasalahan
penataan secara struktural, akan tetapi dalam implementasinya peraturan daerah juga banyak
menghadirkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa sebagai dampak dari
perubahan yang dialami oleh desa sebagai sebuah kesatuan sosial. Contoh persoalan lemahnya
peran adat dalam kehidupan masyarakat adalah sengketa pengangkatan atau pemilihan kepala
desa, pergantian badan desa yang tidak sesuai mekansime adat yang terjadi di Kabupaten Seram
Barat seharusnya menjalankan roda pemerintah Kabupaten sesuai dengan ciri khas adat budaya
dan sosiokultural dalam lingkup Kabupaten, apalagi Kabupaten Seram Barat adalah poros utama
sistem hukum adat di pulau seram dan provinsi Maluku pada umunya dengan sistem hukum adat
Tiga Batang Air namun, faktanya Pemerintah Kabupaten tidak menjemput bola Desa adat ini
melainkan mengeluarkan Perda 11 Tahun 2019 tentang Desa dimana, Kabupaten Seram Barat
menetapkan 92 (sembilang puluh dua) yang sebagain besar adalah desa adat termasuk Desa
Taniwel sendiri yang meruapkan Negeri.Maka dari itu Masalah yang dikaji dalam penulisan ini
adalah (1)Apakah penetapan Taniwel sebagai Desa menimbulkan problematika hukum. (2) Apa
akibat hukum jika penetapan Taniwel sebagai Desa menimbulkan problematika. Dengan tujuan
penelitian yang hendak dicapai yaitu (1) Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan status
Desa Taniwel. (2) Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum jika penetapan Taniwel
sebagai Desa menimbulkan prombelamatika. Dalam penulisan ini digunakan tipe penulisan yang
bersifat normative Dengan alasan adanya hasil yang didapatkan dari studi kepustakaan,
selanjutnya dianalilis dan dibahas dengan menggunakan alur pembahasan secara sistematis. Dari
hasil penelitian ini ditemukan Bahwa (1) penetapan Taniwel sebagai Desa telah menimbulkan
suatu problematikan hukum dimana Taniwel Sebagai Negeri berdasarkan Perda Kabupaten
Seram Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri, namun sebaliknya Pemerintaha Daerah
Seram Barat Menetapakan Taniwel Sebagai Desa Administrasi menurut Perda Seram Barat
nomor 11 tahun 2019 tentang Desa.(2) Akibat hukum dari penetapan Taniwel sebagai desa
adalah Taniwel kehilangan Statusnya sebagai negeri beserta kelengkapan sistem hukum adat
didalamnya.