Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penjabat Negeri melakukan tindakan sewenang-wenang dalam mengangkat dan
memberhentikan Saniri tanpa adanya musyawarah dari setiap marga atau soa
yang mempunyai hak dan kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan
Saniri Negeri Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2006
Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri/Badan Pemusyawaratan Desa
menjelaskan pada Pasal 19 Poin 1 “Saniri Negeri dipilih berdasarkan
keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat”.
Dalam penulisan ini membahas dua masalah yaitu: 1) Apakah Penjabat Negeri
berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan Saniri Negeri sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan. 2) Apa akibat hukum Pengangkatan Saniri oleh
Penjabat Negeri. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis
kewenangan Penjabat Negeri dalam mengangkat dan memberhentikan Saniri
Negeri dan Akibat hukum Pengangkatan Saniri oleh Penjabat Negeri. Metode
yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengangkatan dan pemeberhentian Saniri
Negeri oleh Penjabat Negeri tidaklah sesuai dengan adat istiadat negeri setempat
atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Surat Keputusan
bupati Maluku Tengah tentang Pengkatan Saniri Negeri adalah tidak sah atau
cacat hukum