SKRIPSI HTN/HAN

Kewenangann Penjabat Negeri dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Saniri Negeri Laha Kaba Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah

---

Penjabat Negeri melakukan tindakan sewenang-wenang dalam mengangkat dan
memberhentikan Saniri tanpa adanya musyawarah dari setiap marga atau soa
yang mempunyai hak dan kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan
Saniri Negeri Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 04 Tahun 2006
Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri/Badan Pemusyawaratan Desa
menjelaskan pada Pasal 19 Poin 1 “Saniri Negeri dipilih berdasarkan
keterwakilan sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat”.
Dalam penulisan ini membahas dua masalah yaitu: 1) Apakah Penjabat Negeri
berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan Saniri Negeri sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan. 2) Apa akibat hukum Pengangkatan Saniri oleh
Penjabat Negeri. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis
kewenangan Penjabat Negeri dalam mengangkat dan memberhentikan Saniri
Negeri dan Akibat hukum Pengangkatan Saniri oleh Penjabat Negeri. Metode
yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengangkatan dan pemeberhentian Saniri
Negeri oleh Penjabat Negeri tidaklah sesuai dengan adat istiadat negeri setempat
atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Surat Keputusan
bupati Maluku Tengah tentang Pengkatan Saniri Negeri adalah tidak sah atau
cacat hukum

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.560 KOR k

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2023

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.560

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Saniri Negeri

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar