Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu ATM dengan cara mengambil
informasi yang terdapat pada magnetic stripe pada kartu secara illegal. Kejahatan skimming tidak
terlepas dari berbagai metode yang dilakukan oleh para pelaku, pelaku kejahatan skimming
adalah seorang Warga Negara Asing. Kejahatan yang dilakukan secara professional dan
terorganisir dengan baik sehingga dengan mudah melakukan kejahatan skimming akibat dari
kejahatan skimming banyak sekali kerugian nasabah maupun bank. Oleh karena itu penulisan ini
bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap warga Negara asing yang
melakukan tindak kejahatan skimming. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini
adalah Yuridis Normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan adalah
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan
bahan hukum pada penulisan ini dilakukan dengan metode studi pustaka, pengolahan bahan
hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara
melaksanakan seleksi bahan hukum dan analisis yang digunakan dalam penulisan ini
menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.
Hasil pembahasan dari penulisan ini adalah menjelaskan mengenai Tindak kejahatan
skimming yang diatur dalam KUHP dan UU ITE yang mana unsur-unsur dalam pasal 30 UU ITE
tentang illegal akses telah terpenuhi oleh tindak kejahatan skimming yaitu unsur setiap orang,
unsur dengan sengaja, unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur mengakses komputer
atau sistem elektronik selain itu juga hasil penelitian ini menjelaskan kejahatan skimming para
pelakunya di hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sesuai dengan apa yang dilakukan,
penerapan hukum pidana tentunya sebagai ketentuan hukum dalam menanggulangi kejahatan,
siapapun yang melakukan kejahatan akan dihukum sesuai hukum yang berlaku baik itu Warga
Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Selain itu kejahatan yang dilakukan bisa dilihat
berdasarkan asas-asas yang berlaku yang berkaitan dengan kejahatan skimming adalah asas
territorial atau asas wilayah karena ketentuan hukum berlaku bagi siapa saja yang melakukan
kejahatan di wilayah NKRI harus dihukum sesuai peraturan yang ada.