Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam Pembangunan memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan
dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan hukum tanah nasional.
Pendirian jaringan listrik juga termaksud dalam pengadaan tanah. Tetapi kenyataannya
PT. PLTD Poka kota Ambon telah menggunakan tanah ahli waris HH seluas 2000
Meter tanpa ada musyawarah atau izin dari pihak pemilik tanah yang terletak di Poka
selama kurang lebih 32 tahun tanpa ada ganti kerugian atau kompensasi.
Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum
yuridis normatif yang bersifat deskriftif analitis. Penelitian hukum normatif ialah suatu
bentuk penulisan hukum yang di dasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang
normatif . Hal pertama yang di kerjakan dalam penelitian normatif yang didasarkan
pada bahan hukum primer dan sekunder adalah inventarisasi peraturan-peraturan yang
berhubungan dengan hukum perdata. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk
menemukan landasan hukum yang jelas untuk meletakan permasalahan ini dalam
perspektif hukum Agraria Nasional.
Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, Bentuk tanggung jawab PT. PLN
(persero) dalam memberikan ganti kerugian terkait penggunaan tanah melebihi batas
secara sepihak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang
Ketenagalistrikan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan
memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas
tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bentuk dan besarnya Kompensasi tersebut haruslah dirancang sedemikian
rupa sehingga masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pembangunan tidak
mengalami kemunduran baik dari segi sosial maupun ekonomi