Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparatur negara yang
berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum serta
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh
karena itu sebagai penegak hukum maka polisi dituntut profesional, proforsional
dalam menjalankan tugasnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang
tidak menutup banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dalam
menjalankan tugas tersebut
Berdasarkan hal tersebut masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1).
Bagaimana status NB sebagai anggota Polisi Republik Indonesia Pasca Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. 2). Apa
akibat hukum Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Terhadap NB Pasca
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memperoleh jawaban atas
permasalahan yang ada yaitu bahwa dalam hal Pemberhentian Anggota Kepolisian
Republik Indonesia terhadap NB sampai sekarang belum dilaksanakan oleh Komisi
Kode Etik, sehingga NB sebagai terdakwa melalui Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst masih berstatus sebagai
anggota polisi aktif. Selain itu akibat hukum penerapan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik
Indonesia Terhadap NB Pasca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst yaitu NB diberhentikan tidak dengan hormat dari
kepolisian Republik Indonesia, oleh karena perbuatan yang dilakukan NB telah
memenuhi syarat pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana yang diatur
dalam pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Polri.